Palestina Tolak Rencana Ekonomi Trump
RIYADH –Visi ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai bagian upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina mendapat penolakan di dunia Arab. Palestina menolak tegas proposal ekonomi senilai USD50 miliar tersebut.
Rencana ekonomi itu disajikan penasihat Trump, Jared Kushner, dalam konferensi di Bahrain pada 25- 26 Juni. Dalam rencana itu diungkapkan sejumlah investasi global untuk memperkuat perekonomian Palestina dan negara-negara Arab.
Meski demikian, karena proposal itu tak menyajikan solusi politik, muncul penolakan luas dari Palestina dan negara-negara Arab mulai dari Sudan hingga Kuwait, sejumlah komentar muncul untuk menentang proposal itu.
Baca Juga: Pengusaha Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
“Tanah air tak bisa dijual, bahkan untuk semua uang di dunia. Rencana ini adalah pikiran bocah broker real estate, bukan politisi. Bahkan negara-negara Arab yang menganggapnya moderat tidak dapat secara terbuka mendukungnya,” kata pengamat asal Mesir Gamal Fahmy dilansir Reuters .
Pengamat di surat kabar Lebanon, An-Nahar, Sarkis Naoum menjelaskan, “Rencana ekonomi ini, seperti lainnya, tidak akan sukses karena tidak memiliki pondasi politik.” Adapun rencana politik dalam proposal AS itu masih tak diketahui.
Para pejabat menyatakan Kushner menyingkirkan solusi dua negara yang menjadi rumus internasional untuk negara merdeka Palestina berdampingan dengan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza.
Otoritas Palestina menganggap rencana AS itu janji yang seluruhnya abstrak. Palestina menegaskan bahwa hanya solusi politik yang akan menyelesaikan masalah. Palestina juga menyatakan ada upaya menyuap sejumlah pejabat untuk menerima pendudukan Israel yang dianggap ilegal oleh dunia internasional tersebut.
Baca Juga: World Bank Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi Global, Begini Respons Sri Mulyani
Mantan politisi senior Yordania, Jawad al-anani, menyebut kecurigaan besar setelah keputusan Trump memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dan mengakui pencaplokan Israel di Dataran Tinggi Golan.
“Ini pendekatan tidak seimbang. Ini menganggap Palestina sebagai sisi yang lebih rentan dan mereka seseorang dapat melakukan tekanan lebih mudah. Ini kemunduran besar untuk seluruh wilayah,” kata Jawad.
Deputi Kepala Ikhwanul Muslimin Yordania Azzam Huneidi menyatakan, “Rencana ekonomi ini menjual Pales tina dengan dalih kesejahteraan imbalan untuk damai dan tak ada tanah yang dikembalikan serta dengan dana besar di tanggung Negara-negara Arab Teluk. Kesepakatan dengan dana Arab.”
(Feby Novalius)
