Menko Luhut: Pelabuhan Patimban Dikelola Swasta, Tak Ada BUMN
JAKARTA - Sejumlah menteri menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas progres terkini pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.
"Saya kira tidak ada masalah, jadi Patimban yang jelas itu swasta murni, tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN," kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Presiden Jokowi seperti dikutip Antaranews di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Sejumlah menteri yang turut dalam rapat tertutup itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Pelabuhan Patimban Baru Beroperasi Terbatas pada Akhir 2019
Menurut Luhut, operator pelabuhan akan diserahkan kepada perusahaan swasta baik dari Indonesia maupun luar negeri.
Hal itu dimaksudkan untuk membangun daya saing yang sehat di bidang infrastruktur pelabuhan.
Menteri Budi Karya menjelaskan penentuan operator pelabuhan akan melalui proses pelelangan.
"Iya (pemerintah) menyerahkan, kemudian siapa yang paling bagus proposalnya baik pengelolaan maupun income-nya kepada kita itu yang kita pilih untuk experience menjadi satu syarat utamanya," jelas Budi.
Baca Juga: Tampung Kapal Besar, Ini Spesifikasi Proyek Pelabuhan Patimban
Budi menambahkan perusahaan yang berminat menjadi operator pengelola pelabuhan berasal dari Indonesia dan Jepang.
Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga menjelaskan pembangunan Pelabuhan Patimban penting untuk kelancaran logistik industri-industri yang berada di kawasan Bekasi, Karawang dan Purwakarta.
Pembangunan pelabuhan berlangsung dalam tiga tahap.
Untuk tahap pertama, Patimban direncanakan dapat melayani 3,5 juta teus peti kemas serta 600 ribu kendaraan bermotor pada 2020.
Sementara untuk tahap kedua, kapasitas pelabuhan akan ditambah menjadi 5,5 juta teus pada 2023, kemudian pada tahap ketiga ditargetkan meningkat hingga 7,5 juta teus pada 2027.
(Dani Jumadil Akhir)
