nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

5 Paket Kebijakan Baru Sektor Properti, Termasuk untuk Rumah Mewah

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2019 10:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 25 470 2070534 5-paket-kebijakan-baru-sektor-properti-termasuk-untuk-rumah-mewah-N58AjwabVN.jpeg Ilustrasi Rumah Susun (Foto: KPUPR)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan lima paket kebijakan di sektor properti. Hal ini dilakukan untuk menggenjot investasi di sektor tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kelima paket kebijakan itu, yakni pertama, penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya.

Baca Juga: Usai Lebaran, Tren Pencarian Rumah di Bawah Rp500 Juta Meningkat

Kedua, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam. Ketiga, peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp5-10 miliar menjadi Rp30 miliar.

Keempat, penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1% dan kelima, simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Suahasil menjelaskan, sektor properti dalam makro perekonomian dicatat sebagai investasi karena dianggap barang jangka panjang yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) sebab terkait dengan banyak jasa dan industri yang menggerakkan ekonomi.

“Kalau kita ingin menggairahkan investasi salah satunya adalah perhatikan sektor properti sebagai penarik perekonomian yang menghasilkan multiplier effect .

Baca Juga: Penting Mana, Rumah Impian atau Rumah Sesuai Kebutuhan?

Sektor properti berhubungan dengan hampir seluruh sektor yang penting bagi perekonomian. Dia terkait dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, bahkan industri makanan, transportasi, pergudangan, dan lain-lain,” kata Suahasil seperti dilansir dari situs Setkab, kemarin.

Dia menambahkan, properti mewah perlu diberi insentif agar pengembang memiliki keuntungan (margin profit) yang lebih tinggi untuk membangun rumah medium dan sederhana.

Suahasil mengatakan, rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti tertuang dalam daftar batasan harga jual rumah sederhana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Petambahan Nilai.

Sebelumnya, harga rumah di bawah Rp30 miliar kini bebas pajak. Hal tersebut usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Lampiran I PMK Nomor 86/PMK.010/2019 itu disebutkan, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20%.

“Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih,” bunyi Lampiran I PMK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini