Share

Target Bisnis Remintasi PT Pos Indonesia di Tengah Kebijakan Moratorium

Minggu 30 Juni 2019 18:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 30 11 2072838 target-bisnis-remintasi-pt-pos-indonesia-di-tengah-kebijakan-moratorium-RzVdLw1fF8.jpg Foto: PT Pos Indonesia

JAKARTA - Berdasarkan data perbankan, bisnis remitansi pekerja migran pada 2019 diproyeksikan naik sebesar 23% dari perolehan remitansi pada akhir tahun lalu yang mencapai USD10,8miliar. Namun proyeksi tersebut bisa juga mengalami penurunan, seiring dengan menurunnya tren bisnis remitansi secara global.

Manajer Remitansi Luar Negeri PT Pos Indonesia (Persero), Abdussyukur Muharam mengatakan, Pos Indonesia di tahun 2019 membidik perolehan kiriman uang hanya sebesar Rp13,7 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 2,9 juta transaksi.

“Kami sangat realistis terhadap target di tahun ini. Kami ikuti tren yang terjadi dalam 4 tahun terakhir seiring kebijakan moratorium bagi tenaga migran Indonesia. Tetapi kami juga berharap dapat melampaui target tersebut,” ujarnya.

Adapun sampai dengan triwulan I/2019, perseroan telah menghimpun 700 ribu transaksi remitansi dengan besar kiriman uang sebanyak Rp3,1 triliun. “Angka di triwulan awal tersebut bagi kami sangat positif untuk meraih pendapatan yang jauh lebih baik pada triwulan berikutnya,” aku Abdussyukur.

Menurut Abdussyukur, jika dicermati dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan pada bisnis remitansi. Hal ini terjadi bukan hanya terhadap Pos Indonesia saja, namun secara global berdampak terhadap seluruh pelaku usaha bisnis remitansi. Salah satunya yaitu berlakunya moratorium pengiriman tenaga kerja ke negara-negara middle east (Timur Tengah).

“Pemerintah lebih memperketat pengiriman TKI ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kalaupun ada, hanya perpanjangan masa kerja saja bukan penambahan tenaga kerja baru. Ini tentunya berdampak bagi seluruh pemain pada bisnis remitansi,” paparnya.

Saudi Arabia, sebut Abdussyukur, merupakan salah satu negara dengan market terbesar bagi Indonesia. Dibandingkan 5 tahun lalu, jumlah TKI ke Saudi Arabia saat ini terus berkurang seiring kebijakan moratorium tenaga kerja asing yang diberlakukan.

“Mungkin ke depan apabila pemerintah mencabut kebijakan moratorium tersebut pasti dampaknya akan semakin baik bagi bisnis remitansi. Namun di luar itu pemerintah tentunya telah memikirkan yang terbaik dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga migran Indonesia,” ujar Abdussyukur.

Seperti diketahui pada 2015 silam, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri telah menerbitkan kebijakan moratorium penempatan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia sektor informal (pembantu rumah tangga) ke seluruh negara kawasan Timur Tengah. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi dan memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dari berbagai risiko di negara tujuan.

Latar belakang moratorium bagi pemerintah adalah karena belum adanya regulasi mengenai perlindungan pekerja migran di negara penempatan. Negara di kawasan Timur Tengah belum memiliki mekanisme penyelesaian masalah pekerja migran. Pemerintah Indonesia belum melihat adanya komitmen kuat dari pemerintah negara–negara di Timur Tengah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Hal ini tentunya merujuk pada tingginya kasus yang menimpa pekerja Indonesia di kawasan tersebut.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan. Dimana inti dari peraturan tersebut adalah menghentikan pengiriman pekerja migran, khususnya sektor pembantu rumah tangga di seluruh negara Timur Tengah. Negara-negara yang dimaksud adalah Arab Saudi, Kuawait, Lebanon, Bahrain, Irak, Mesir, Maroko, Mauritania, Sudan, Oman, Suriah, Palestina, Yaman, Tunisia, Yordania dan Uni Emirat Arab.

Selama moratorium, pemerintah Indonesia terus mendorong negara di kawasan tersebut untuk memperbaiki aturan/tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran dan memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas jika terjadi masalah yang menimpa pekerja migran Indonesia.

Lebih lanjut Abussyukur mengatakan bahwa di luar kawasan Timur Tengah, jumlah tenaga migran Indonesia tetap ada dan cenderung meningkat setiap bulannya. Tujuannya adalah kawasan Asia, seperti Malaysia, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini