PT PAL Indonesia Porsi Pembuatan Kapal Perang Capai 60%

Rabu 03 Juli 2019 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 03 320 2074236 pt-pal-indonesia-porsi-pembuataan-kapal-perang-capai-60-GDaRR1bn6o.jpg Kapal laut (Dok Polda Kepri)

JAKARTA - PT PAL Indonesia masih fokus dalam memproduksi kapal perang dibandingkan pembuatan kapal niaga dan kapal lainnya, khususnya pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut.

"Kami tetap fokus pada pembuatan alutsista (kapal perang), terutama matra laut. Hal ini juga telah diamanatkan oleh UU dan Keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)," kata Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Irianto Sunardi melansir laman antaranews, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

 Baca juga: Kapal Selam Made In Indonesia Siap Meluncur

Saat ini, lanjut dia, porsi pembuatan kapal perang lebih banyak, yakni 60% dibandingkan pembuatan kapal niaga dan kapal jenis lainnya.

 Ilustrasi Kapal Perang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri galangan kapal ini, kata dia, masih mengandalkan pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI AL sebagai sumber pendapatan utama.

 Baca juga: PT PAL Buka Lowongan, Cek Selengkapnya

"Dari margin pendapatan, 60% berasal dari sektor pertahanan dan sisanya berasal dari sektor niaga," ujarnya.

Menurut dia, memenuhi pesanan dari Kemhan dan TNI tidak memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan bisnis kapal niaga.

Dari beberapa pengalaman sebelumnya, PT PAL Indonesia justru mengalami kerugian karena kontrak tiba-tiba dibatalkan, sementara PT PAL Indonesia terlanjur mengambil kredit dari sektor jasa keuangan.

 Baca juga: PAL Targetkan Produksi 7 Kapal Rudal

"Jadi, jangan salah paham kalau permintaan dari TNI dan Kemhan bukan bisnis. Itu bisnisnya, walaupun marginnya kecil tetapi sangat mendukung karena ada kepastian bayar," kata Irianto.

Ia menambahkan penanaman modal negara (PMN) senilai Rp1,5 triliun juga menjadi alasan utama PT PAL Indonesia menerima proyek kapal dari Kemhan dan TNI karena memiliki kewajiban untuk mengembalikan PMN.

 Baca juga: Duh, Kasus Dugaan Suap Ganggu Penjualan PT PAL ke Luar Negeri

Setidaknya PT PAL harus mengembalikan minimal Rp50 miliar pertahun atau setara dengan harga satu kapal, sehingga untuk dapat mengembalikan PMN, diharapkan adanya pesanan pesanan yang berkelanjutan.

"Mengapa kita sangat menunggu orderan dari TNI maupun Kemhan karena biaya operasional yang harus kita tutup daripada kita menunggu pihak swasta yang belum pasti. Terlebih, orderan dari pihak swasta memiliki resiko yang sangat tinggi," kata Irianto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini