nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Soroti Pajak Ekonomi Digital

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 15 Juli 2019 11:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 15 20 2078957 sri-mulyani-soroti-pajak-ekonomi-digital-ZOMMpId5EY.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan Hari Pajak 2019 untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Khususnya dari sektor ekonomi digital yang saat ini sedang booming seiring dengan berkembangnya teknologi.

Sri Mulyani menambahkan, khusus ekonomi digital ini menjadi pembahasan serius dalam pertemuan negara G20 di Osaka beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, dirinya meminta agar ekonomi digital ini bisa segera diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).

 Baca Juga: Sri Mulyani Ubah Pemeriksaan Pajak Jadi Tanpa Tatap Muka

Menurut Sri Mulyani, potensi perpajakan di ekonomi digital ini sangat besar sekali. Namun sayangnya, realisasi di lapangannya, penerimaan perpajakan ini masih sangat rendah dan belim mencerminkan potensi ekonomi digital yang begitu besar.

“Realisasi masih belum mencerminkan besarnya penggunaan e-commerce,” ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, di era ekonomi digital ini para pelaku usaha tidak lagi perlu ada di suatu negara untuk mengeruk pendapatan di wilayah tersebut, alias sudah serba digital. Sebab menurutnya, physical economic presence sudah sulit diterapkan pada era ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, kondisi saat ini perusahaan asing tidak perlu lagi membuka kantor di Indonesia untuk bisa meraup keuntungan. Mereka cukup lewat online bisa meraup keuntungan dari Indonesia.

 Baca Juga: Sri Mulyani Senang Petugas Upacara Hari Pajak Seluruhnya Wanita

Oleh karena itu, perpajakan juga harusnya bisa lebih fleksibel. Artinya, tidak perlu untuk membuka kantor di Indonesia untuk bisa mengenakan pajak kepada perusahaan asing yang mendapatkan keuntungan dari dalam negeri.

“Physical presence sudah tidak lagi penting," kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu lanjut Sri Mulyani, berujar pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap menjadi agenda penting untuk diantisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Konsep tersebut, sedang dipertimbangkan untuk diubah.

Adapun perubahannya adalah dari bentuk Badan Usaha Tetap alias permanent establishment menjadi significant economic presence.

“Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang meng-generate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting," ucapnya.

"Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak," ucapnya

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini