3. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk menjaga realisasi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram TA 2019 tidak melampaui APBN 2019 dengan tetap memperhatikan volume dan distribusi BBM dan LPG tetap terkendali.
4. Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi program PJU dan LTHSE untuk tahun anggaran 2019 agar lebih optimal.
5. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melaksanakan FGD tentang PLTN yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero), FGD tentang hukum dan bisnis energi, serta FGD tentang harga dan tata niaga nikel bersama dengan Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia.
(Fakhri Rezy)