Rapat 3 Jam, Komisi VII dan KESDM Hasilkan 5 Kesimpulan

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 15 Juli 2019 18:54 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 15 320 2079238 rapat-3-jam-komisi-vii-dan-kesdm-hasilkan-5-kesimpulan-YZ7p8dB5te.jpg Rapat Kerja Kementerian ESDM dan Komisi VII (Foto: Giri Hartomo/Okezone)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dengan pihak pemerintah. Rapat sendiri membahas berbagai macam topik dari mulai Dewan Energi Nasional (DEN) subsidi BBM dan LPG hingga Kelistrikan 2019-2038.

Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu. Acara sendiri dimulai sekitar puklul 16.30 WIB dan berakhir pada pukul 18.21 WIB

 Baca juga: Copot Djoko Siswanto, Menteri Jonan Lelang Jabatan Dirjen Migas

Rapat dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Selain itu, acara juga dihadiri oleh jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan ESDM. Tak hanya itu, rapat itu juga dihadiri oleh Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto, Kepala BPH Migas Fansrullah Asa, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) hingga PLT Dirut PLN (Persero).

 Baca juga: Arcandra Tahar Sebut Ilmu di Google Lebih Besar Dibandingkan Universitas

Dalam rapat tersebut Komisi VII DPR-RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap peraturan dan tata kelola DEN. Selain itu, Komisi VII DPR-RI meminta kepada Kementerian ESDM untuk memasukan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke RUKN 2019-2038.

Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk menjaga realisasi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram TA 2019 tidak melampaui APBN 2019. Lalu Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi program PJU dan LTHSE untuk tahun anggaran 2019 agar lebih optimal.

Baca juga: Lebih dari 500 Perusahaan Tambang dan Migas Terkena Pelanggaran Lingkungan

Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melaksanakan FGD tentang PLTN yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero), FGD tentang hukum dan bisnis energi, serta FGD tentang harga dan tata niaga nikel bersama dengan Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia.

Berikut kesimpulan rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR-RI selengkapnya:

1. Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melaksanakan revisi peraturan terkait tata kelola DEN dalam upaya penguatan tugas dam fungsi DEN

2. Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM untuk segera mengkaji peluang PLTN dimasukan RUKN 2019-2038, dan menbandingkannya dengan biaya eksternal dengan pembangkit fosil

3. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk menjaga realisasi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram TA 2019 tidak melampaui APBN 2019 dengan tetap memperhatikan volume dan distribusi BBM dan LPG tetap terkendali.

4. Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi program PJU dan LTHSE untuk tahun anggaran 2019 agar lebih optimal.

5. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melaksanakan FGD tentang PLTN yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero), FGD tentang hukum dan bisnis energi, serta FGD tentang harga dan tata niaga nikel bersama dengan Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini