Ganjil Genap 15 Jam, Dirjen Perhubungan Darat: Masih dalam Pembahasan
JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap selama 15 jam. Hal ini sama seperti kebijakan yang dilakukan pada saat event Asian Games 2018.
Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pemberlakuan ganjil genap selama 15 jam masih sebatas wacana. Saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan secara intensif terkait hal tersebut.
“Ganjil genap itu kan otoritasnya pak Bambang (Kepala BPTJ). Ya sebetulnya itu baru masih dalam pembahasan,” ujarnya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/7/2019).
Baca Juga: Polda Metro Dukung Ganjil-Genap 15 Jam Diberlakukan Lagi di Jakarta
Namun lanjut Budi, dirinya menerima masukan dari para asosiasi logistik mengenai pengenaan ganjil genap tersebut. Para pelaku asosiasi logistik meminta untuk dibuatkan jalur khusus untuk kendaraan logistik jika ganjil genap diberlakukan.
“Salah satunya mereka meminta kepada kita, pada Pak Menteri, untuk ada semacam reward yang diberikan kepada mereka apakah jalur khusus atau apa nanti sedang kita lakukan kajian,” kata Budi.
Baca Juga: Dishub DKI Kaji Perluasan Ganjil-Genap Usai Penerapannya ketika Asian Games
Sebab menurut Budi, saat ini kendaraan logstik lah yang paling terkena imbasnya jika pemberlakuan ganjil genap ini diterapkan. Sebab selain ganjil genap, ada pembatasan kendaraan berat juga di jalur-jalur tertentu yang membuat pengiriman barang terganggu.
“Tetapi kalau saya lihat dari asosiasi logistik kendaraan barang mereka butuh semacam kemudahan. Karena pada saat situasi seperti sekarang ini tidak Lebaran dan sebagainya itu kan pergerakan ekonomi harus lebih cepat,” katanya.
Untuk mengakomodir hal tersebut saat ini pihaknya masih melakukan kajian apakah hal tersebut bisa diterapkan. Selain melakukan kajian, pihaknya juga melakukan survei langsung kebeberapa pusat industri untuk mengetahui kondisi di lapangan.
“Artinya harus ada pergerakan logistik yang cepat kan. Apalagi antara satu kawasan dengan kawasan lain. Itu pasti saling memberi dukungan. Ternyata antara kawasan industri itu enggak ada akses yang khusus. Mereka menggunakan jalan tol. Ini kemudian menjadi tidak efisien,” kata Budi.
Budi menambahkan, setelah proses kajian dan juga survey dilakukan, kemudian pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk disampaikan apakah bisa dibangunkan satu lajur khusus untuk kendaraan logisitik. Nantinya, jalur khusus ini bisa dibuat di dalam jalan tol atau juga di luar jalan tol.
“Ini sekarang lagi saya survei. Untuk kita mengusulkan pada PU ada jalur khusus yang memang hanya dilalui oleh kendaraan logistik,” ucap Budi.
“Di luar. Kan selama ini mereka pakai tol kan? Makanya terhambat. Jadi biaya logistik tinggi. Kemudian lama juga. Mulai dari Jakarta sampai Karawang. Mudah-mudahan ada titik temu. Nanti kita dengan PU,” imbuhnya.
(Dani Jumadil Akhir)
