Share

Ketua Pansus Angket Pelindo II Minta Jokowi Pecat Menteri Rini

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 25 Juli 2019 16:34 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 25 320 2083518 ketua-pansus-angket-pelindo-ii-minta-jokowi-pecat-menteri-rini-Qef8cOtthP.jpg Ilustrasi: Foto Antara

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menggelar rapat paripurna hari ini di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta. Di mana salah satu agendanya yakni pembacaan laporan panitia khusus angket DPR RI tentang Pelindo II.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) angket DPR RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka membacakan hasil laporannya. Salah satu poin hasil pembahasan itu yakni pansus angket DPR RI menemukan fakta bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN," ujar Rieke Kamis (25/7/2019).

Baca Juga: Menteri Rini Dilarang ke DPR, F-PDIP: Ini Konsekuensi Rekomendasi Pansus

Dia menuturkan hal yang juga tidak kalah penting adalah, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara.

"Dan kedaulatan ekonomi politik bangsa yang akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan Bapak Bangsa, Bung Karno, justru terjadi, yakni, Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain, bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain," tutur dia.

 Baca Juga: Pansus Pelindo II Bukan Ungkapan Rasa Dendam

Rieke menambahkan, panitia ini dibentuk sebagai bagian dari tugas politik pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta mewujudkan kedaulatan ekonomi politik Indonesia," ungkap dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini