Wacana Revisi UU Pelayaran, Begini Respons Pengusaha Kapal

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2019 20:48 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 13 320 2091533 wacana-revisi-uu-pelayaran-begini-respons-pengusaha-kapal-uKyW92JbzF.jpg Pelaku Usaha Pelayaran (Foto: Shutterstock)

“Sangat sulit dibayangkan kalau kita sebagai negara maritim, justru kapal-kapal yang ada di Indonesia adalah kapal berbendera negara lain. Lalu jika terjadi keadaan force majuere, seperti tsunami, apakah kapal berbendera negara lain itu akan membantu evakuasi korban? Justru kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka kalau itu terjadi.”

Lain itu, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menyalahkan angkutan laut.

Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angkutan laut hanya satu dari mata rantai logistik. “Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang.”

Menurutnya, dengan membuka asas cabotage, justru Indonesia mengalami kemunduruan. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage. Sebut saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, atau Filipina.

“Atas beberapa pertimbangan ini, maka asas cabotage tidak boleh diganggu gugat, dan wajib dipertahankan,” ucapnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini