Rincian Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp500 Triliun
JAKARTA - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa total biaya pemindahan ibu kota mencapai Rp500 triliun.
Di mana kebutuhan tersebut akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset.
"Pemindahan ibu kota akan dikerjakan oleh pihak swasta. Ditargetkan ibu kota baru akan rampung pada 2045," ujar Bambang di Kantor Bappenas Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Baca Juga: Spesifikasi Lokasi Ibu Kota Baru, Bappenas: Lahannya Sudah Dikuasai Pemerintah
Menurut dia, kebutuhan investasi pemindahan ibu kota yang bisa ditopang APBN sekitar Rp93,5 triliun atau sekitar 19,2% dari total pembiayaan keseluruhan. Kemudian sekitar Rp265,2 triliun atau 54,6% didanai KPBU dan pihak swasta mendanai Rp127,3 triliun atau 26,2% dari total pembiayaan keseluruhan.
"Dan kami pastikan tidak akan menggangu semua prioritas yang sudah ada termasuk masalah bonus demografi, prioritas untuk pembangunan SDM, tidak akan menggangu karena sumber APBN yang kita ambil di sini adalah pengelolaan aset. Baik dari aset di kota baru maupun di Jakarta yang dimiliki oleh pemerintah," ungkap dia.
Baca Juga: Banyak Spekulan di Kaltim soal Ibu Kota Baru, Bappenas: Tak Akan Ada Ganti Rugi
Dia menambahkan kebutuhan investasi mayoritas ditopang dari KPBU untuk membiayai gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Selanjutnya pembangunan infrastruktur utama, sarana pendidikan dan sarana kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
