nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri Usul Tidak Ada Pilkada di Lokasi Ibu Kota Baru

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 24 Agustus 2019 10:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 24 470 2096061 kemendagri-usul-tidak-ada-pilkada-di-lokasi-ibu-kota-baru-Q8PAfXpwit.png Desain Ibu Kota Baru. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan seluruh Kementerian dan Lembaga membuat suatu kajian terkait pemindahan ibu kota. Hasil dari kajian tersebut akan dijadikan bahan untuk menentukan seperti apa ibu kota baru nantinya.

Baca Juga: 6 Fakta Menarik Bocoran Sofyan Djalil Kaltim Jadi Ibu Kota Baru

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, dari sisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuat kajian seperti apa ibu kota baru dari sisi administrasi, susunan pemerintah, otonomi daerah hingga batas wilayah ibu kota nantinya.

Infografis Pemindahan Ibu Kota

"Hasil kajian atau telaah jangan di daerah otonom yang ada dinamika polik. Maksudnya dikhawatirkan persoalan pengambilan keputusan di daerah itu mempengaruhi kebijakan nantinya. Itu kenapa Pak Menteri sampaikan kita usahakan jangan ada pilkada di sana," ujarnya, diskusi Polemik MNC Trijaya soal Gundah Ibu Kota Dipindah di D'consulate Resto & Louge, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Baca Juga: Ralat IKN di Kaltim, Menteri Sofyan Nyatakan Presiden Masih Lirik 3 Provinsi

Dia menambahkan, ibu kota baru perlu mempunyai ruang kawasan khusus yang bisa dikontrol. Untuk itu, diusulkan supaya lokasi ibu kota tidak ada dinamika politik.

"Tapi ini masih kajian dari kami yang semua tergantung pada Presiden. Dan sampai hari ini Bappenas dan PUPR masih ditugaskan melakukan kajian dan telaah teknis sehingga jadi bahan Presiden di mana lokasinya," ujarnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini