Ketika Anies Nyaris 'Walk Out' saat Pengumuman Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan hampir "walk out" saat pengumuman resmi pemindahan ibu kota baru yang berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Peristiwa itu bermula saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja usai mengumumkan dua kabupaten di Kaltim tersebut sebagai lokasi ibu kota yang baru.
Baca juga: Ini Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru
Anies diketahui duduk di barisan paling kiri bangku yang disediakan untuk keterangan pers lokasi ibu kota baru tersebut. Orang nomor satu di Jakarta itu duduk berdampingan di sebelah Mensesneg Pratikno.
Selanjutnya keterangan resmi disampaikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofian Djalil. Kedua menteri yang paling sibuk dalam urusan pemindahan ibu kota ini pun menjawab pertanyaan wartawan satu persatu.
Baca juga: Urgensi Ibu Kota Pindah, Jokowi: Kesenjangan Meningkat Biarpun Ada Otonomi Daerah
Namun, Anies tiba-tiba saja berdiri dan ingin keluar dari forum resmi tersebut. Momen singkat itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tak ada lagi di lokasi.
"Pak, Pak Gubernur jangan pergi dulu Pak, masih live," ujar wartawan yang tahu Anies ingin keluar dari Istana Negara, Jakarta itu.
Kemudian mantan Mendikbud itu tampak ditahan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar tak pergi meninggalkan lokasi yang tengah menyampaikan keterangan resmi pemindahan ibu kota baru.
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jokowi: Beban Jakarta Sudah Terlalu Berat
Selanjutnya, Anies kembali duduk dan menunggu konferensi pers usai. Setelah itu, ia pun tampak langsung berlenggang meninggalkan kawasan Istana Negara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan karena kesalahan Pemprov DKI Jakarta yang tak bisa menyelesaikan persoalan banjir dan kemacetan.
"Pertanyaan kenapa urgen sekarang? Kita tidak bisa terus menerus, kepadatan Jakarta dan polusi udara dan air yang terus kita tangani, ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta tapi besarnya beban ekonomi kepada pulau Jawa dan DKI Jakarta, dan kesenjangan ekonomi," kata Jokowi.
