Share

DPR Minta Ada Tax Amnesty Jilid II, Ini Alasannya!

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2019 21:28 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 28 20 2097886 dpr-minta-ada-tax-amnesty-jilid-ii-ini-alasannya-HRZUUinexA.jpg Tax Amnesty ilustrasi (Foto: DJP)

JAKARTA - Usulan pengadaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kembali mencuat. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-P PDI Maruarar Sirait menilai hal itu perlu kembali dilakukan pemerintah.

"Saya usulkan agar dibuat tax amnesty yang kedua dalam waktu yang tak lama lagi. Pro kontra pasti ada, dulu juga ada pro kontra. Tapi alasan karena negara lain juga ada yang dua kali, tiga kali," ujar dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

 Baca juga: Kemenkeu Pastikan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II

Menurutnya, pelaksanaan program tax amnesty yang diusulkan pada masa kepemimpinan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan, cukup berhasil. Sehingga dinilai layak untuk kembali dilakukan.

 Tax amnesty (Shutterstock)

"Waktu itu kan pelaksanaannya cukup berhasil," imbuh dia.

 Baca juga: Tax Amnesty Jilid II, Pengusaha Yakin Peserta Lebih Banyak

Untuk diketahui, tax amnesty memang sudah digodok sejak tahun 2015 yang kemudian mulai dijalankan pada pertengahan Juli 2016. Pada tahun itu juga program dilanjutkan oleh Sri Mulyani Indrawati yang mengisi jabatan Menteri Keuangan, setelah adanya perombakan kabinet. Program tax amnesty pun selesai pada Maret 2017.

Maruarar menyatakan, masih banyak kalangan pengusaha yang saat itu ragu mengikuti pengampunan pajak. Maka, jika diadakan kembali, menurutnya, akan banyak wajib pajak yang mengikuti program ini.

Dia menilai, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang memukul pertumbuhan ekonomi global, Indonesia harus bisa mencari celah untuk mendorong perekonomian nasional. Menurutnya, tax amnesty menjadi salah satu hal besar yang bisa menjadi untuk menarik para investor.

"Jangan sampai kita kehilangan momentum. Jadi diusulkan ada tax amnesty yang kedua dan defisit agar bisa dipertanggungjawabkan, masih banyak ruang fiskal yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini