Kisah Agus Marto Jadi Bankir saat Krisis Ekonomi 1998

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 02 September 2019 19:39 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 02 20 2099806 kisah-agus-marto-jadi-bankir-saat-krisis-ekonomi-1998-LKkfnxz7Xu.jpeg Bedah Buku Agus Martowardojo. (Foto: Okezone.com/Taufik)

JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 Agus Martowardojo membeberkan pengalamannya ketika krisis 1997-1998. Kebetulan pada saat terjadinya krisis, dirinya sudah menjadi seorang bankir.

Agus mengatakan, pada saat krisis perbankan tanah air banyak yang gulung tikar. Angka Non Performing Loan (NPL) alias kredit bermasalah perbankan pada saat itu sangat tinggi sekali.

Baca Juga: Kunci Sukses Agus Martowardojo yang Selalu Ingat Pesan Sang Ayah

"Selama 25 tahun saya jadi profesional bankir, saya menciptakan value untuk satu intuisi. Termasuk pas krisis, ada krisis kecil dan besar dan saya pernah di Bumiputera. Itu asuransi bermasalah fatal tantangan di bank berdampak pada asuransinya," ujar Agus di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Agus Martowardojo

Secara kebetulan, pada saat itu dirinya diminta memegang salah satu perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bumiputera. Bukan hal mudah memegang bank milik negara tersebut.

Pasalnya, meskipun menyandang status sebagai bank milik negara, kondisinya sangat sulit. Bahkan dampak buruk kinerja perbankan BUMN ini membuat anak usahanya juga terkena.

Baca Juga: Mantan Gubernur BI Agus Marto Jadi Komisaris Utama Tokopedia

Tak hanya menyehatkan kembali, perseroan sempat menjaminkan depositonya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan saat itu, permasalahan Bank Bumiputera bisa terselesaikan dalam waktu 7 bulan saja.

“Kita selesaikan permasalahan itu dalam tujuh bulan. Perusahaan yang rugi kita kembalikan modalnya biru kita kembalikan perusahaan untung,” ucapnya.

Setelah itu, Agus bercerita bahwa pernah berkarier di Bank Mandiri. Pada saat itu juga bank terkena dampak dari krisis 1997-1998.

Parahnya dampak krisis terhadap Bank Mandiri pada saat itu mengharuskan Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menjamin Dana Pihak Ketiga (DPK) dan angka NPL mencapai 60%.

“Di tahun 1998 pemerintah mengeluarkan perpres menjamin DPK. Saat itu dibentuk badan penyehatan perbankan. Saat itu NPL 60%. Pada saat itu harus dilakukan merger,” jelasnya.

Dia berharap agar Indonesia tidak mengalami krisis kembali. Hal ini dikarenakan krisis membuat perbankan banyak mengalami kebangkrutan.

"Kami berkomitmen jangan mengalami krisis lagi karena itu sangat berat 1999,” kata Agus.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini