China Ingin 'Rebut' Proyek Kereta Jakarta-Surabaya dari Jepang, Ini Kata Menhub
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya setelah China menyampaikan minatnya untuk ikut serta mengerjakan proyek tersebut.
Baca Juga: Jepang Garap Proyek Kereta Jakarta-Surabaya, Menko Luhut: China Juga Mau Masuk
Menhub mengatakan meski China punya peluang masuk ke proyek tersebut, Indonesia perlu menghormati kesepakatan yang terlebih dahulu dibuat dengan Jepang.
"Tentunya sopan santunnya kita memberikan kesempatan dulu ke Jepang. Kalau Jepang tidak memberikan commence (permulaan) yang baik, baru kita lakukan (mempertimbangkan China)," katanya, Selasa (3/9/2019).
Baca Juga: Dimulai 2021, Konstruksi Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya Dibangun 3 Tahun
Budi mengakui belum secara rinci mendengar keinginan China Railway Construction Corporation (CRCC) Limited untuk masuk ke proyek kereta Jakarta-Surabaya. CRCC menyampaikan minatnya untuk ikut menggarap proyek tersebut saat bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Senin 2 September 2019.
Namun, Budi menyatakan keinginan China untuk menggarap proyek tersebut memang telah berulang-ulang disampaikan pihak China.
"Keinginan itu memang berulang-ulang dinyatakan. Tapi saya nyatakan bahwa Jepang ini menyediakan loan. Kalau menurut saya, kita selesaikan dengan Jepang dulu tentu dengan perjanjian yang berimbang dan cepat. Kita minta itu," ungkapnya.
Budi menuturkan sejauh ini memang belum ada kesepakatan resmi yang diteken antara Indonesia dan Jepang terkait kereta Jakarta-Surabaya. Studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan juga masih sebatas kajian awal.
"Studi kelayakan sebenarnya sudah mulai, tapi formalnya dilakukan (setelah MoU) ini. Tapi waktunya (studi kelayakan) masih relatif panjang. Mereka (Jepang) minta pembebasan tanah sama FS dua tahun. Kita minta lebih pendek, kalau bisa satu tahun," katanya. Demikian dikutip Antaranews.
Kedua negara akan menandatangani nota kesepahaman dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk kemudian secara formal mulai melakukan studi kelayakan.
"Kamis (5/9/2019) ini kami akan rapat di Kantor Wapres untuk membahas mengenai jadwal, cakupan, hingga segala sesuatu yang memperjelas dan mempercepat program ini," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
