Dorong Industri Manufaktur, BI dan Pemerintah Siapkan 6 Strategi
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah menyusun enam strategi untuk memperkuat kinerja industri manufaktur dalam negeri. Lewat strategi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
Hal itu berdasarkan keputusan rapat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda). Rapat ini diikuti Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nausution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Sederet Masalah Pengembangan Industri Manufaktur: Pungli, Bajing Loncat hingga Macet
Perry menjelaskan, strategi pertama meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur. Seperti infrastruktur di Pelabuhan Patimban dan pendukungnya.
"Kedua mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Lalu ketiga, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung kendaraan ramah lingkungan.
Baca Juga: Produksi Industri Manufaktur Tumbuh Lambat di Kuartal II-2019
Strategi keempat dengan mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra. Juga melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi dengan Malaysia dan Thailand.
"Serta melalui pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS)," jelasnya.
Kemudian kelima, dengan mendorong pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan uang muka. Serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding.
"Serta ke enam mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global, dan pemanfaatan perjanjian-perjanjian dagang dengan sejumlah negara,"katanya.
Seperti mempercepat ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chili (IC-CEPA).
Juga dengan penyelenggaraan West Java Investment Summit, pameran, misi dagang, serta business matching, antara lain Trade Expo Indonesia di Jakarta.
"Ini disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan langkah bersama ini diharapkan industri manufaktur dalam negeri berkembang dan mendorong daya ekonomi," tutupnya.
(Feby Novalius)
