Iuran BPJS Kesehatan Naik, Sri Mulyani: Pemerintah Tetap Berpihak ke Masyarakat
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai berlaku Januari 2020. Rencana kenaikan ini disebut-sebut akan semakin membuat masyarakat kelas menengah ke bawah tertekan.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pemerintah tidak ingin mempersulit kondisi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah dengan dinaikannya iuran BPJS itu.
"Tapi pemerintah memastikan akan tetap berpihak kepada masyarakat. Khususnya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Seperti banyaknya peserta bantuan iuran (PBI) yang akan dibayarkan pemerintah," ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masalah Defisit Langsung Beres?
Menurut dia, tercatat, masih akan ada 96,6 juta PBI yang akan dibayarkan pemerintah setelah proses perapihan data BPJS dilakukan.
"Kami (Kemenkeu) akan terus menyampaikan bahwa APBN hadir, negara hadir, kita memberikan dan jumlahnya meningkat terus. 96,6 juta dari yang awalnya di bawah 90 juta," jelas dia.
Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Perpres
Dia menambahkan, pihaknya juga hadir mendukung masyarakat kelas menengah ke bawah di level pemerintah daerah. Di mana Kemenkeu akan terus memantau dan mendisiplinkan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan PBI sebanyak 37 juta orang.
"Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN itu selalu hadir untuk masyarakat miskin," ucap dia.
