JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran Rp1,5 hingga Rp2 triliun untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini usulan tersebut sedang dihitung dan dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Basuki, usulan tersebut sesuai dengan masukan dari para asosiasi dan pengusaha. Selain itu usulan juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Kualitas dan Harga Naik, Rumah MBR Dibangun Tahan Gempa
“Iya ke bu Menteri Keuangan ya, diusulkan ke bu Menteri Keuangan. nah untuk rumahnya lupa saya, daripada keliru,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menurut Basuki, semula dalam anggaran APBN 2019, pemerintah memang mengajukan anggaran Rp8,6 triliun. Namun dari jumlah tersebut yang disetujui oleh DPR-RI hanya sekitar Rp7,1 triliun.
Baca juga: 847.611 Rumah Sudah Terbangun hingga Agustus 2019
Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan tersebut dikembalikan lagi alokasi anggaran yang semula diajukan kepada DPR. Alokasik anggaran ini dinilai cukup untuk memenuhi rumah subsidi hingga akhir tahun
“Itu salah, yang betul dulu usulannya Rp8,6 triliun awalnya, yang dialokasikan sekarang di dipa Rp 7,1 triliun jadi yang saya usulkan yang kekurangannya. Rp1,5 -Rp2 triliun. Jadi yang diminta Pak Jokowi Rp1,5-2 triliun itu ketua REI nya salah,” ucapnya.
