Identifikasi Lahan Ibu Kota Baru Ditargetkan Rampung Oktober

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 26 September 2019 13:03 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 26 470 2109573 identifikasi-lahan-ibu-kota-baru-ditargetkan-rampung-oktober-8JMGLdcbY9.jpeg Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ibu kota baru ini akan dibangun dengan konsep smart city dan green city di atas lahan seluas 180.000 hektare (ha).

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, detail tata ruang ibu kota baru masih dalam proses perancangan. Lantaran pihaknya sedang merampungkan pemetaan kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah ibu kota baru.

Baca juga: Sri Mulyani Wajibkan BI hingga OJK Ada di Ibu Kota Baru

Kendati demikian, Sofyan memastikan identifikasi tata ruang di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara bisa rampung pada Oktober 2019. Mengingat pembangunan konstruksi awal akan mulai dilakukan pada 2020.

"Luas lahan 180 ha itu sedang diidentifikasi kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Akhir Oktober diperkirakan selesai, semuanya bisa jadi jelas sekali," kata dia dalam acara Manager Forum MNC Group ke-42 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sofyan Djalil Serahkan LHKPN ke KPK

Meski detail tata ruang masih dalam rancangan, namun Sofyan menjelaskan, dari luas 180 ha tersebut sebesar 6.000 ha akan digunakan untuk pusat pemerintahan, yang menjadi pembangunan tahap awal di ibu kota baru.

"180 ribu itu luasnya lebih 3 kali dari Jakarta, di mana 6.000 ha untuk core (pemerintahan)," kata dia.

Nantinya, keseluruhan lahan 180 ha itu akan dibangun kota yang ramah lingkungan yakni dikelilingi hutan. Sehingga tidak hanya smart city namun juga green city.

"Lahan di ibu kota baru enggak semua akan jadi bangunan. Akan jadi kota hutan, akan banyak hutan, ada suaka untuk orang utan, itu masuk dalam wilayah ibu kota. Jadi hutan-hutan yang selama ini sudah rusak, kemudian lubang bekas tambang-tambang liar akan di tata kembali. Maka ibu kota baru itu akan betul baru untuk masa depan," paparnya.

"Mudah-mudahan Anda semua berkenan pindah ke sana (ibu kota baru), Jakarta sudah terlalu crowded," imbuhnya.

Baca juga: Begini Penggunaan APBN untuk Bangun Ibu Kota Baru

Saat ini, lahan di wilayah ibu kota baru terdiri dari milik negara berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tanah milik masyarakat. Adapun lahan HTI itu tengah dikuasai konglomerat Sukanto Tanoto sebagai lahan konsesi, yang akan segera diambil kembali oleh pemerintah.

"Jadi tidak perlu melakukan pembebasan tanah untuk yang HTI, negara tidak perlu membayar," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini