Sri Mulyani Wajibkan BI hingga OJK Ada di Ibu Kota Baru

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 25 September 2019 21:36 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 25 20 2109370 sri-mulyani-wajibkan-bi-hingga-ojk-ada-di-ibu-kota-baru-puAtXgX5Rd.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut seluruh Kementerian dan Lembaga harus ikut pindah ke ibu kota baru, meski tidak semua pegawainya. Hanya sajam tegasnya, Kementerian dan Lembaga wajib memiliki kantor pusat di ibu kota baru nantinya.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga. Di mana seluruh Kementerian dan Lembaga harus berada di Ibu Kota.

Baca Juga: Begini Penggunaan APBN untuk Bangun Ibu Kota Baru

“Terkait penyebutan IKN, UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Negara. Kementerian di ibu kota Indonesia, jadi harus pindah. Seluruh kementrian harus ada di sana,” ujarnya dalam acara rapat Pansus Pemindahan Ibu Kota di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Ibu Kota Baru

Tak hanya itu, jika mengacu pada Undang-Undang, lembaga yang menangani keuangan juga harus ikut pindah ke ibu kota baru. Artinya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani: Anggaran Perjalanan Dinas PNS Akan Meningkat

Jikalau ingin tidak dipindahkan, maka pemerintah barus membuat regulasi baru. Sehingga BI dan OJK tidak perlu ikut pindah dan regulasi mengenai perbankan tidak terganggu.

"Lembaga menangani keuangan, BI, OJK, dan LPS juga harus pindah. Terutama OJK, BI, dan Kemenkeu kalau sentralnya masih di Jakarta akan ada konsekuensi regulasinya,” jelasnya.

Secara Yuridis pemindahan ibu kota memang memerlukan undang-undang khusus. Oleh karenannya dirinya berharap undang-undang khusus ibu kota baru ini bisa segera dibuat sebelum pusat pemerintahan dipindah.

“UUD 45 Pasal 18B. Dalam hal ini IKN perlu suatu uu khusus,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini