Share

Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani: Anggaran Perjalanan Dinas PNS Akan Meningkat

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 25 September 2019 19:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 25 470 2109326 ibu-kota-pindah-sri-mulyani-anggaran-perjalanan-dinas-pns-akan-meningkat-Gri2T6TTtK.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Dok. Kemenkeu)

JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan akan membuat anggaran perjalan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat. Dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur akan ada banyak perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, secara rinci anggaran itu belum bisa dipaparkan karena ada berapa banyak alokasi anggaran dinas yang akan dikeluarkan ASN. Sebab saat ini pemerintah masih fokus pada penyiapan konsep dan desain sebelum mulai di Groundbreaking pada 2020.

Baca Juga: Bocoran Lokasi Istana Negara hingga Gedung DPR di Ibu Kota Baru

Menurutnya, belum ada permintaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait pemindahan ibu kota. Oleh karenanya hingga saat ini pemerintah belum memasukan pemindahan ibu kota pada APBN 2020.

"Kita belum tahu anggaran untuk pemindahan ibu kota, tapi belanja anggaran akan meningkat dan perjalanan dinas akan lebih banyak," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Ibu Kota Baru

Sementara itu, berdasarkan perkiraan dari Bappenas, total dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ini sebesar Rp446 triliun. Dari total dana itu, nantinya dibagi menjadi tiga skema pembiayaan.

Baca Juga: Meski Ibu Kota Pindah, Urbanisasi Jakarta Tetap Meningkat 90% pada 2035

Skema pertama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19,2%. Kemudian 54% dari KPBU dan 26% investasi langsung dari BUMN dan swasta.

Nantinya 19,2% dari APBN senilai atau senilai Rp89,4 triliun untuk pembangunan istana negara, bangunan startegis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Kemudian, 54,4% dari skema kpbu senilai Rp253,4 triliun untuk membiayai infrastruktur datar, rumah dinas pegawai pemerintah, pembangunan infrastruktur utama, gedung eksekutif, urban transportasi berbasis rel, infrastruktur perhubungan, sarana pendidikan dan kesehatan serta lembaga pemasyarakat.

Selanjutnya, 26,4% dari investasi langsung senilai Rp123,2 triliun untuk membiayai perumahan umum, lembaga pendidikan, science technopark, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan MICE.

"Jadi ini masih bergerak dan masterplan inipun akan fokus membangun infrastuktrur Jadi kita akan fokus optimalisis apbn," ucapnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini