nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Ibu Kota Baru, 200.000 PNS Pindah hingga Fasilitas Kereta Bandara

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2019 09:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 04 470 2112864 fakta-ibu-kota-baru-200-000-pns-pindah-hingga-fasilitas-kereta-bandara-274T9REGS6.jpg Desain Ibu Kota Baru. (Foto: Okezone.com/Kementerian PUPR)

JAKARTA - Bayangan seperti apa konsep ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai tergambar. Misalnya, akan ada 200.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah ke sana. Kemudian, fasilitas seperti kereta bandara juga akan dibangun di sana.

Okezone kembali merangkum fakta-fakta terkini terkait ibu kota baru di Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2019):

1. Kriteria Lokasi Ibu Kota Baru

Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, ada tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, yaitu: lokasi strategis, tersedia lahan luas, bebas bencana, tersedia sumber daya air, dekat dengan kota excisting yang sudah berkembang, potensi konflik sosial rendah; dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Baca Juga: Urbanisasi Rendah, Sri Mulyani Harapkan Peningkatan PDB dari Ibu Kota Baru

Berdasarkan kriteria tersebut, lalu tersaring tiga lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami.

“Kalimantan relatif rendah risikonya. Kalau Sumatra masih bagian barat, tidak di tengah Indonesia,” ungkap Himawan.

Ibu Kota Baru

2. Smart City di Ibu Kota Baru

Konsep smart city dinilai sebagai solusi pemerataan pembangunan di Indonesia dan keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota negara.

“Tiap negara dalam pemindahan ibu kotanya memiliki pertimbangan dan alasan masing-masing,” ungkap alumni Teknik Sipil ITS Lucia Karina.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Bakal Dilengkapi Kereta Bandara

Kunci sukses dan terpenting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia adalah konsep Kota Cerdas (Smart City). Konsep tersebut berpedoman pada tiga faktor penting yakni ekonomi, lingkungan, dan komunitas masyarakat.

“Tiga poin tersebut merupakan rangkuman dari 17 poin Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi fokus dunia,” katanya.

3. 200 Ribu PNS Hijrah ke Ibu Kota Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan ada 200.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang akan ikut pindah ke ibu kota baru Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kami perkirakan ada 200.000 PNS yang pindah ke Kaltim," ujar dia.

Dia menjelaskan, jumlah penduduk yang bisa ditampung oleh ibu kota baru maksimal adalah 1,5 juta jiwa untuk 40 ribu hektare (ha). Di mana total itu sudah termasuk PNS yang sebanyak 200.000 orang.

Ibu Kota Baru

4. Kereta Bandara Lengkapi Transportasi di Ibu Kota Baru

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tengah mendesain transportasi ibu kota agar bisa terintegrasi satu sama lain. Salah satu contohnya adalah dengan membangun Kereta Bandara Sepinggan Balikpapan.

Nantinya kereta bandara itu akan menghubungkan dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju lokasi ibu kota baru. Kereta Bandara itu nantinya akan dibangun sepanjang 30 hingga 40 kilometer.

Menurut Budi, dengan dibangunnya kereta Bandara Sepinggan Balikpapan bisa memangkas waktu secara signifikan. Selain itu, dengan dibangunnya kereta Bandara juga bisa membuat waktu tempuh dari ibu kota baru menuju Bandara bisa lebih terukur.

"KA akan bagus sekali kalau berjarak 30-40 (kilometer) sehingga kurang dari setengah jam sudah sampai ‎bandara," ujarnya.

5. Hanya Saja, Ada Kendala di Lahan Ibu Kota Baru

Direktur Pengadaan Lahan Kementerian ATR Arie Yuriwin mengatakan, pihaknya masih belum bisa membebaskan lahan untuk ibu kota baru. Sebab saat ini lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru masih berstatus sebagai kawasan kehutanan.

Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus terlebih dahulu mengurus dan mengubah statusnya. Jika sudah tidak lagi berstatus sebagai lahan kawasan kehutanan barulah pihaknya mengeksekusi lahan tersebut.

"Kan di kawasan kehutanan nanti kalau setelah dikeluarkan menjadi areal penggunaan tanah baru BPN masuk. Sekarang kan masih kawasan hutan," ujarnya.

Ibu Kota Baru

6. Peningkatan PDB di Ibu Kota Baru Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dengan masih rendahnya urbanisasi di Indonesia maka pemerintah akan memperbaiki pengelolaan proses urbanisasi. Terutama untuk mengatasi isu kemacetan.

"Sebab, urbanisasi membuat jumlah populasi di perkotaan semakin banyak sehingga berpotensi menyebabkan kepadatan," ujar dia

Dia menuturkan, salah satu cara untuk tidak menyebabkan kepadatan itu dengan membangun wilayah perkotaan baru. Agar urbanisasi tersebar dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya ibu kota baru Indonesia yang pembangunannya sudah direncanakan sebaik mungkin. Hal tersebut dapat meningkatkan PDB daerah tersebut," ungkap dia

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini