nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wapres JK Sebut Butuh USD2,5 Triliun Untuk Jalankan Program SDGs di Dunia

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2019 14:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 08 320 2114260 wapres-jk-sebut-butuh-usd2-5-triliun-untuk-jalankan-program-sdgs-di-dunia-tx98TACx9z.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti pentingnya peran non-pemerintahan untuk terlibat dalam pembiayaan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga 2030. Lantaran biaya investasi untuk 17 golas yang ada dalam roadmap SDGs tidaklah sedikit.

JK menyatakan, dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan kebutuhan dana untuk mencapai SDGs di negara-negara berkembang butuh sebesar USD2,5 triliun per tahun. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Baca Juga: Wapres JK: Peran Masyarakat Pesisir Penting dalam Menjaga Keberlanjutan Laut

"Itu biaya yang besar, jadi bagaimana mendapatkan dana segitu? Tentunya dengan kerjasama," ujar dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dia menjelaskan, untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai pihak maka perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya SDGs. Program SDGs fokus untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang berkesinambungan, sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Wapres Jusuf Kalla

Permasalahan dalam SDGs di antaranya adalah sanitasi lingkungan, khususnya soal ketersediaan air bersih yang sangat berpengaruh pada kesehatan. Kemudian juga keberlanjutan laut, di mana kebersihannya dan ekosistemnya patut dijaga, mengingat laut memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

"Kerjasama itu dapat terjadi, bila kita semua memahami masalahnya secara jelas. Tujuan dari kerjasama ini tentu bukan hanya baik untuk Indonesia, namun juga seluruh dunia," kata dia.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas membentuk SDGs Financing Hub. Unit ini dibentuk untuk mengkoordinasi pembiayaan bagi program SDGs di Indonesia.

SDGs Financing Hub di antaranya akan mengkoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, hingga crowdfunding (dana dari masyarakat).

Wapres Jusuf Kalla

Selain dana non pemerintah, SDGs financing hub juga akan mengkoordinasi dana dari APBN, juga pembiayaan lewat swasta dan pemerintah baik melalui pembiayaan investasi non anggaran (PINA) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Jadi kami melakukan identifikasi terkait sumber-sumber pembiayaan dan rencana aksi. Kami tidak mengumpulkan uang, namun mempertemukan sumber dana dengan rencana aksi dalam SDGs," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan yang sama.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini