Tjahjo Kumolo: Tak Semua Pegawai KPK Jadi PNS
Selain itu pegawai bersangkutan akan ditanyakan mengenai kesediaannya menjadi ASN. ASN sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua kategori yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Akan ada proses seleksi dong. Kan ada yang mau dan ada yang tidak. Kan sah-sah saja, kalau ada yang mau silahkan," ucapnya.
Sebagai informasi, hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterbitkan pada Jumat (18/10/2019). Aturan mengenai KPK Saat ini diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2019.
Dalam bleid undang-undang tersebut, dalam pasal 1 angka 6 UU KPK dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari eksekutif. Dengan demikian, pegawai KPK sudah seharusnya menjadi bagian dan tunduk pada UU ASN.
Status ASN pada pegawai KPK diklaim oleh pemerintah diperlukan, untuk memastikan segala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai KPK ke depan. Dengan status itu pula, pegawai KPK menjadi terikat di dalam organisasi resmi yang didukung oleh UU.
(Dani Jumadil Akhir)
