1.773 Fintech Ilegal di Indonesia Dihentikan, Begini Faktanya!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Senin 04 November 2019 07:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 03 320 2125225 1-773-fintech-ilegal-di-indonesia-dihentikan-begini-faktanya-QXmA9P8WiJ.jpg Fintech Ilegal (Shutterstock)

JAKARTA - Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital diikuti dengan munculnya berbagai penyedia jasa dan produk finansial berbasis online. Proses pengajuan hingga pencairan dana yang mudah dan instan membuat fintech menjadi solusi pinjam uang yang diminati konsumen, khususnya warganet yang sudah terbiasa dengan solusi instan.

Namun, kondisi ini juga memicu munculnya banyak permasalahan, mulai dari menjamurnya fintech ilegal tak berizin, bunga tinggi yang menjerat nasabah, cicilan pinjaman yang tak terbayar, hingga pengalaman buruk nasabah tentang perilaku debt collector. Berikut fakta-fakta seputar fintech ilegal seperti dirangkum Okezone, Senin (4/11/2019):

 Baca juga: Cara Fintech Ilegal Tagih Utang: Fitnah, Ancaman hingga Pelecehan Seksual

1. Hentikan 1.773 Fintech Ilegal

Satgas Waspada Investasi telah berhasil menghentikan 1.773 entitas atau perusahaan fintech peer to peer lending. Di mana perusahaan tersebut tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2019.

Penipuan

"Sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2019, kami (Satgas) sudah menghentikan 1.773 entitas fintech peer to peer lending tanpa izin OJK," ujar Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing.

Baca juga: 1.773 Fintech Ilegal Disetop Satgas Investasi hingga Oktober 2019

2. Penyebab Masalahnya Beragam

Masalah yang sering muncul dari bisnis pinjaman online ilegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, dan alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama. Selain itu, media yang digunakan di mana pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi.

Masalah lainnya adalah penyebaran data peminjam, cara penagihan yang tidak benar. Bahkan, penagihan tidak hanya kepada peminjam tapi juga kepada keluarga, rekan kerja, sampai atasan.

3. Fintech Ilegal Pakai Server Luar Negeri

Satgas Waspada Investasi menyebut bahwa penyelenggara aplikasi fintech peer to peer lending ilegal mempunyai cara untuk cara mengelabui konsumen. Salah satunya yakni dengan menggunakan server yang berada di luar negeri.

"Jadi fintech ilegal melakukan hal tersebut, agar tidak mudah dilacak oleh kami," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam L Tobing di Jakarta. Namun, Satgas Waspada Investasi masih belum mengetahui keberadaan server fintech di luar negeri.

4. Bersama Kominfo Lakukan Pemblokiran

Pihak Satgas Waspada Investasi mengaku akan bekerjasama dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran kepada fintech ilegal. Sehingga Satgas Waspada Investasi bisa melindungi masyarkat.

Hingga saat ini proses penindakannya memang hanya bisa dilakukan dengan pemblokiran aplikasi tersebut di dalam negeri. Satgas minta masyarakat juga hati-hati sementara mereka juga akan sampaikan laporan ke polisi agar bisa dilakukan proses hukum. Pihaknya berharap dengan banyaknya server dari fintech ilegal yang memiliki server di luar negeri, nantinya bisa ditangani melalui kerja sama antarpihak terkait.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini