nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Serahkan DIPA Rp909 Triliun untuk K/L dan Rp556 Triliun buat Daerah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 14 November 2019 12:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 14 20 2129718 jokowi-serahkan-dipa-rp909-triliun-untuk-k-l-dan-rp556-triliun-buat-daerah-U0rl1Tx3sN.jpg Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Kepala Negara mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa.

 Baca juga: Jokowi Serahkan DIPA 2020, Menkeu: Pembangunan Indonesia Maju Bisa Mulai Berjalan

"Artinya apa setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita. Mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Jokowi.

 Jokowi

Jokowi mengamini pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal kementerian dan lembaga beserta pemda harus mampu mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang telah nyaris menghantui semua negara.

 Baca juga: Naik 12,5%, DIPA Kalimantan Barat Tembus Rp9,9 Triliun

"Sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa trigger perekonomian seawal mungkin. Oleh sebab itu segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan menunggu-nunggu, sudah. Ini perintah!" tegas dia.

Jokowi ingin jajarannya dan pemda bisa belanja secapat-cepatnya. Ia pun kembali mengingatkan bahwa pemerintah harus mengawal setiap program tidak hanya sampai pada send namun pada delivered.

 Baca juga: Naik 12,5%, DIPA Kalimantan Barat Tembus Rp9,9 Triliun

"Artinya menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, walikota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting. Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu. Terpenting kita melihat barang berkulaitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya," pungkasnya.

(rzy)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini