Dengan demikian, lanjut Presiden, current account defisit kita menjadi baik, defisit neraca perdagangan menjadi baik. Ia meyakini, kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan rampung, mau berantem dengan negara manapun berani.
Karena stabilitas ekonomi, lanjut Presiden, stabilitas ekonomi makro sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned misalnya CPO kita minyak kelapa sawit kita ke Eropa ya kita masih mikir-mikir.
Tapi kalau ini sudah bagus yang namanya defisit neraca perdagangan kita udah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, menurut Presiden, dia nge-banned CPO kita ya kita gantian kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana sudah setop juga, berani kita.
“Tapi kalau posisinya masih seperti ini ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan untung atau rugi,” ujar Presiden seraya menambahkan, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini.
Kepastian Hukum Artinya apa? Menurut Presiden Jokowi, perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Selain itu, Presiden mengingatkan, kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan, dijaga, rasa aman harus dijamin, TNI, Polri ini penting sekali.
“Jangan sampai kita dilihat dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman, ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga nggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi,” tutur Presiden.
