nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Percepat Birokrasi, Jokowi Gantikan PNS dengan Kecerdasan Buatan

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 28 November 2019 12:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 28 320 2135465 percepat-birokrasi-jokowi-gantikan-pns-dengan-kecerdasan-buatan-jneG3TXzMg.jpg Ilustrasi Kecerdasan Buatan. (Foto: Okezone.com/Huffington Post)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pemangkasan birokrasi di instansi pemerintahan, dengan mengurangi jabatan eselon III, IV dan V. Jabatan-jabatan tersebut nantinya akan diganti dengan kecerdasan buatan.

Jokowi mengatakan pemerintah akan mulai pemangkasan eselonisasi mulai tahun depan. Tujuannya untuk mempercepat kinerja pemerintah karena tidak terlalu banyak persyaratan birokrasi.

Baca Juga: Usai Upgrade, Portal Pendaftaran CPNS Bisa Digunakan Kembali

"Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV. Yang III dan IV ini akan kita potong," ujarnya, di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

kecerdasan buatan

Nantinya, kata Jokowi, para pejabat eselon III, IV dan V akan digantikan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan. Hal ini sudah dia minta ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo.

Baca Juga: 4,8 Juta Pelamar Serbu CPNS, Masih Ada Instansi yang Tak Diminati

"Saya sudah perintahkan kepada MenPAN untuk mengganti dengan AI. Kalau diganti dengan artificial intelligence, birokrasi kita akan lebih cepat," ucapnya.

Namun hal ini tergantung pada omnibus law yang sedang disusun oleh pemerintah. Omnibus Law ini akan merevisi sebanyak 74 Undang-Undang terkait pemangkasan sistem eselon aparatur sipil negara (ASN).

"Sekali lagi ini (pemangkasan sistem eselon) juga nanti akan sangat tergantung omnibus law yang kita sampaikan ke DPR," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin dengan adanya pemangkasan birokrasi maupun aturan yang akan dibabat oleh omnibus law itu akan mempercepat kinerja pemerintah. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tapi ini masih tergantung dari persetujuan DPR kita, kalau itu disetujui akan ada perubahan besar," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini