Rudiantara Calon Kuat Dirut PLN, Ini Faktanya
JAKARTA - Nama Rudiantara kian kuat dijadikan sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kabar terserbut dipertegas oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Pramono Anung berharap Rudiantara segera dilantik menjabat Direktur Utama PT PLN (Persero). "Mudah-mudahan segera dilantik," katanya.
Sebagai informasi, kursi orang nomor satu di PLN memang kosong sejak Direktur Utama sebelumnya, Sofyan Basir tersangkut kasus. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika itu menunjuk Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN.
Baca Juga: Cegah Blackout, PLN Buat Pusat Pengelola Informasi dan Solusi
Setelah sekian lama, Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir menyatakan sudah memberikan sejumlah nama untuk kemudian diseleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA).
Okezone merangkum fakta-fakta menarik soal Dirut PLN yang katanya akan diisi oleh Rudiantara, Minggu (1/12/2019):
1. Menanti SK Menteri BUMN soal Dirut PLN
Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga enggan buka-bukaan soal bocornya Rudiantara menjadi Dirut PLN. Sebab, pihaknya belum mengetahui surat penunjukkan Rudiantara jadi Dirut PLN setelah melalui mekanisme sidang tim penilaian akhir (TPA).
"Kami belum dapat dari Istana. biasanya yang menerima (surat) pak Erick Thorir. Dia lagi di luar negeri, pulangnya tanggal 29 November. Jadi tunggu sampai pak menteri hadir di sini," kata Arya.
2. Apa Bisa Rudiantara Bikin PLN Maju?
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, memang nama Rudiantara merupakan salah satu nama yang diajukan kepada Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menurut Arya, alasan mengajukan nama Rudiantara dianggap memiliki kapasitas untuk memimpin perusahaan energi plat merah ini. .
"Pak Rudiantara punya pengalaman di bidang telekomunikasi," ujarnya.
Baca Juga: Penetapan Rudiantara Jadi Dirut PLN Tunggu Erick Thohir Pulang dari Korsel
"Dia pernah pegang perusahan besar juga paham. Dia menteri dari profesional. jadi punya pengalaman kalau beliau membidangi perusahan besar. Siapapun yang kami pilih 3 orang nama itu punya pengalaman di bisnis. Jadi bisa kami usulkan kepada Presiden Jokowi," jelasnya.
3. Komentar Plt Dirut PLN soal Rudiantara
Plt Dirut PLN Sripeni mengatakan bahwa kebijakan pergantian pimpinan itu, merupakan kebijakan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dirinya juga mengucapkan rasa syukur atas pergantian tersebut.
"Alhamdulillah," kata dia.
Menurut dia, kebijakan pergantian pemimpin itu sesuai dengan pemegang saham. Pihaknya di direksi PLN yang diberi amanah itu adalah prajurit. Dan pemegang saham menetapkan tersebut.
4. Tugas Berat Menanti Rudiantara
Salah satu tugas berat yang akan diemban Direktur Utama PT PLN (Persero) baru adalah menghadapi ancaman krisis global yang dikhawatirkan mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Padahal, PLN memiliki sejumlah kewajiban termasuk membeli listrik dari pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam mata uang dolar, sementara PLN menjual listrik kepada konsumen di dalam negeri dalam mata uang Rupiah, termasuk sejumlah proyek kelistrikan dalam program 35.000 megawatt (mw). Saat ini, nama Rudiantara akan dilantik menjadi Dirut PLN.
Dirut PLN yang baru nantinya harus berani melakukan negosiasi dengan IPP untuk menetapkan nilai tukar dalam kontrak (power purchase agreement/PPA) dengan besaran yang tidak memberatkan konsumen dan juga keuangan PLN, misalnya sebesar Rp12.000 per USD.
5. Erick Thohir Umumkan Nama Dirut PLN
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan perombakan tersebut akan dilakukan Menteri Erick Thohir setelah pulang dari kunjungan kerjanya dari Korea Selatan.
"Nunggu Pak Erick turun dari Korea Selatan, perombakannya. Jadi mungkin 29 balik ke sini. Direksi dan komisaris (dirombak), PLN," kata dia di Kementerian BUMN.
Namun, lanjut dia pihaknya tak merinci siapa-siapa saja yang akan dirombak. Pasalnya dirinya masih menunggu Erick pulang ke Tanah Air untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
"PLN kan bukan perusahaan yang listing di bursa atau Tbk, sehingga, kami (Kementerian BUMN), bisa melaksanakan RUPS PLN kapan saja," ungkap dia.
(Feby Novalius)
