nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 12:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 09 20 2139662 sri-mulyani-singgung-dilema-korupsi-atau-gaji-habis-10-hari-NfIF43CWB1.jpg Hari Anti Korupsi Sedunia di KPK. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkisah mengenai upayanya memberantas korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak awal menjabat pada 2005, di bawah pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memang baru dibentuk.

Sri Mulyani mengatakan, pada masa itu dirinya bersama dengan pimpinan KPK berdiskusi untuk menemukan sistem yang tepat untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi. Pasalnya, kala itu Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang korupsinya sangat sistemik dan struktural.

Baca Juga: Sri Mulyani: Korupsi Musuh dalam Diri Kita Sendiri

"Sehingga orang malah menganggap kalau tidak korupsi malah enggak bisa hidup," kata dia dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Gerakan anti korupsi pun mulai dibangun di setiap kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah. Hal ini untuk menimbulkan rasa kepercayaan, bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) dan pejabat negara yang jujur adalah sesuatu hal yang sangat memungkinkan.

Korupsi

Sri Mulyani pun memulai gerakan tersebut dengan meningkatkan kesejahteraan yakni memberikan tunjangan kinerja bagi PNS. Menurutnya, tindakan korupsi seringkali terjadi karena pemasukan keuangan PNS sangat rendah bila dibandingkan pengeluarannya.

"Jadi satu alasan untuk, korupsi atau enggak bisa hidup jujur karena setengah gajinya saja sudah habis dalam 10 hari," ungkap dia.

Baca Juga: Banyak Bos BUMN Terkena Kasus Korupsi, Ini Tanggapan Komut BTN

Pemberian tunjangan kinerja sebagai bagian dari reformasi anti korupsi itu, tentunya harus dibarengi dengan kesehatan keuangan negara. Oleh karena itu, Sri Mulyani fokus pada Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang memang menjadi tulang punggung dari penerimaan negara.

"Reformasi pada 2005-2006, di area Kemenkeu yang menciptakan penerimaan, maka fokus pad dua instansi bea cukai dan pajak. Meskipun pada akhirnya kami juga melakukan reformasi keseluruhan, bekerjasama dengan KPK, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung) yang merupakan instansi strategis dalam pencegahan dan penanganan korupsi," papar dia.

Kini di tahun 2019, setelah Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), pendapatan PNS tetap menjadi perhatiannya. Di sisi lain, pihaknya juga memberlakukan langkah pencegahan tahap pertama hingga ketiga di Kemenkeu.

Langkah pertama dengan setiap petinggi diberikan pemahaman atau edukasi tentang tugas profesionalitas sesuai nilai-nilai Kemenkeu yakni integritas, profesionalitas, pelayanan, sinergi, mencapai kesempurnaan. Menurutnya. pemimpin sangat penting menjadi role model yang baik.

Lalu langka pencegahan kedua dengan sistem kepatuhan internal yakni membangun kepatuhan di instansi yang umumnya memiliki warisan budaya korupsi. Serta langkah ketiga dengan pengawasan kinerja PNS melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Jadi kami memang merasa perlu ada lapisan-lapisan yang harus dibangun (untuk mencegah dan memberantas korupsi) di Kemenkeu dengan 1st line defense hingga 3rd line defense," ungkapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini