8 Tantangan Kementerian ATR, Tombaknya Penjagaan NKRI Melalui Sertifikat
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat membahas penyelesaian program strategis nasional dan pembangunan institusi Kementerian ATR/BPN.
"Hai #sobATRBPN, Tahun 2020 adalah tahun yang sangat menantang bagi Kementerian ATR/BPN. Penyelesaian Program Strategis Nasional dan juga pembangunan institusi Kementerian ATR/BPN yang maju dan modern adalah dua di antara beberapa hal yang harus Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajaran hadapi ke depan," tulis @kementerian.atrbpn dalam postingan Instagramnya, seperti dikutip Okezone, Kamis (9/1/2020).
Rapat ini dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Bertempat di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, rapat ini membicarakan 8 topik pembahasan.
Baca Juga: Sertifikat Tanah Rusak akibat Banjir? Silahkan Datang ke Kantor BPN Terdekat
Topik pembahasan dalam rapat pimpinan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal serta penjabatan Eselon I, yang berisi antara lain:
1) Rencana Strategis, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus;
2) Peningkatan kualitas PTSL, peningkatan kualitas data, dan pengembangan sistem pendaftaran tanah;
3) Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
4) Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat;
5) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan;
6) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik;
7) Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK dan WBBM);
8) Transformasi digital, Modernisasi Layanan Pertanahan.
Baca Juga: Sertifikat Tanah hingga Ijazah Rusak Akibat Banjir, Bisa Diperbaiki di Arsip Nasional
Pada kesempatannya, Sofyan Djalil menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN harus senantiasa melakukan terobosan baru serta terus menggunakan sistem berbasis digital agar senantiasa mengikuti perkembangan zaman.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra menambahkan bahwa 8 materi tersebut nantinya akan ditampilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di hadapan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Presiden, menurut pernyataan Surya juga mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN.
“ATR/BPN mempunyai senjata utama sebagai penjaga NKRI, yaitu dengan sertifikat tanah," ujar Surya Tjandra.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
