Bahkan, lanjut dia, apabila Pemda tersebut kewalahan menggaji pegawai PPK. Maka pemerintah pusat yang membayar gajinya.
Baca Juga: Sri Mulyani Keluhkan Uang Negara Rp220 Triliun Menumpuk di Rekening Daerah
"Apabila kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan," pungkas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.