Subsidi Elpiji 3 Kg Bakal Dicabut, Menko Luhut: Untuk Efisiensi

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 17 Januari 2020 15:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 17 320 2154339 subsidi-elpiji-3-kg-bakal-dicabut-menko-luhut-untuk-efisiensi-FfBfdihS8m.jpeg Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, rencana pemerintah mencabut subsidi gas Elpiji 3 kilogram (kg) tujuannya untuk efisiensi. Dia bilang, tidak ada tujuan pemerintah untuk merugikan masyarakat.

"Karena kelihatannya kurang efisien. Jadi Tidak ada rencana merugikan masyarakat. Konteksnya efisiensi," ungkapnya dalam acara diskusi bersama media di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Skema Diubah, Menteri ESDM Masih Identifikasi Penerima Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

Luhut menyatakan, subsidi Elpiji 3 kg seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat miskin. Sayangnya, sering kali tidak tepat sasaran membuat subsidi gas ini terus melonjak setiap tahun.

Oleh sebab itu, penghapusan subsidi akan dilakukan dengan pengurangan secara bertahan. Kemudian, subsidi dialihkan dengan pemberian dana langsung kepada masyarakat miskin.

"Semua subsidi akan bertahap kita kurangi tapi kita akan berikan langsung kepada yang membutuhkan," kata dia.

Polemik Kenaikan Gas Elpiji 3 Kg 

Sekedar diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan sistem distribusi tepat sasaran Elpiji 3 kg mulai pertengahan tahun 2020. Sehingga nantinya, hanya masyarakat yang berhak saja yang dapat menikmati subsidi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, sistem baru distribusi Elpiji 3 kg yakni subsidi bukan lagi diberikan pada produknya, melainkan pada penerimanya.

Salah satu skema penyaluran subsidi tepat sasaran ini adalah dengan menggunakan barcode. Ini akan memudahkan Pemerintah untuk mendeteksi konsumsi masyarakat kurang mampu terhadap Elpiji 3 kg. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan perbankan nasional.

“Dengan barcode nanti bisa dicek juga (jumlah pembeliannya) karena rata-rata masyarakat miskin kebutuhannya 3 tabung per bulan. Kalau berdasarkan barcode membeli 5 tabung, ini yang beli orang miskin atau bukan. Dari situ kita bisa lihat mana yang pembelinya berhak atau tidak,” jelas Djoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara

Terdapat 3 kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang diperkirakan jumlahnya antara 15 juta hingga 25 juta keluarga. “Jadi tergantung pemerintah mau pakai kriteria yang mana. Datanya sudah ada,” tambahnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini