nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dipanggil DPR, Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Dicecar soal Kenaikan Iuran

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 20 Januari 2020 19:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 20 320 2155695 dipanggil-dpr-menkes-dan-dirut-bpjs-kesehatan-dicecar-soal-kenaikan-iuran-B8ioDJfkv5.jpg Ilustrasi BPJS Kesehatan (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat kali ini membahas mengenai pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

Pada rapat ini Menkes Terawan dan Dirut BPJS Kesehatan banyak mendapat interupsi. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan berdasarkan rapat terakhir pada 2 September 2019 disepakati bahwa iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak akan mengalami kenaikan.

Baca Juga: Sederet Dampak Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, 300 Ribu Peserta Langsung Turun Kelas

"Namun pada kenyataannya, pemerintah tetap menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh peserta BPJS, termasuk peserta kelas III mandiri," ujar dia, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, Partai Golkar, Yahya Zaini menyebut pemerintah tak mampu mencarikan solusi kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III yang beberapa waktu lalu disepakati tidak naik.

"Sikap pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III sejak 1 Januari. Sejak awal memastikan mau mencari solusi tapi solusi tak bisa dijalankan. Jangan berbaik-baik di komisi IX tapi solusi belum bisa dijalankan," ungkap dia.

Baca Juga: Iuran Naik, Tidak Ada Suntikan Dana untuk BPJS Kesehatan Tahun Ini

Menurut dia, apabila Menkes Terawan tak mampu mencari solusi kenaikan iuran BPJS maka sebaiknya dibentuk rapat gabungan.

"Jadi, apabila begini cara kerja kita maka tidak ada jalan keluar. Menurut saya kalau tidak selesaikan di kementerian kita angkat ke atas rapat gabungan. Karena Pak Menteri tidak mampu memberikan solusi," tandasnya.

Sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku 1 Januari 2020. Terdiri dari kelas I Rp160.000 per bulan, kelas II Rp110.000 per bulan dan kelas III Rp42.000 per bulan. Kenaikan ini sudah direstui Presiden Jokowi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai penyesuaian iuran JKN-KIS.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini