Share

PPATK: Saat Ini Memasuki Era Digital Money Laundering

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 12:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 21 320 2155977 kepala-ppatk-sebut-ada-potensi-pencucian-uang-ke-luar-negeri-Dlsc23T2UF.jpg Transfer uang (Shutterstock)

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore. Di mana suatu tindak kejahatan dilakukan di Indonesia dan dialihkan ke luar Indonesia melalui sistem keuangan.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan secara makro, money laundering dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapat negara dan mempertinggi risiko negara (country risk). Di mana, dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

 Baca juga: PPATK Terima 36 Juta Laporan Dugaan Pencucian Uang Selama 2019

"Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menyebabkan upaya pencucian uang semakin bervariasi, yang saat ini sudah memasuki era digital money laundering," ujar dia di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Menurut dia, pelaku kejahatan tidak lagi menikmati hasil kejahatannya dalam bentuk uang tunai atau jenis aset lainnya. Namun, memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola dana ilegal tersebut.

 Baca juga: PPATK Pantau 1,3 Juta Rekening Pejabat hingga Pengusaha Terkait Tindak Pencucian Uang

"Interaksi antar manusia tidak lagi dapat dilihat secara nyata, uang dan mekanisme transaksinya berada pada dunia maya, tidak kelihatan tapi nyata," jelasnya.

Adanya inovasi keuangan digital dan realita penggunaan virtual currency dalam financial crime mempertinggi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 Baca juga: Bos Lembaga Anti Pencucian Uang: Indonesia Berkomitmen Perangi Money Laundering

"Tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pelaku tindak pidana pendanaan terorisme juga memanfaatkan adanya inovasi keuangan digital, seperti penghimpunan dana melalui crowd funding, dan penggunaan virtual currency sebagai sumber kegiatan terorisme," ungkap dia.

Dia menambahkan, realita ini tentunya menjadi faktor pendorong guna menentukan arah kebijakan PPATK dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.

"Yang dilaksanakan tidak hanya oleh PPATK sendiri. Tapi melalui kolaborasi PPATK dengan LPP, pihak pelapor dan stakeholder lainnya," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini