Menko Airlangga Ungkap Money Laundering Libatkan Pemalsuan Alat Kesehatan hingga Investasi

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 14 Januari 2021 11:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 14 320 2344234 menko-airlangga-ungkap-money-laundering-libatkan-pemalsuan-alat-kesehatan-hingga-investasi-aA7v3WB6ir.jpg Pencucian Uang. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA- Pemerintah terus mencegah adanya aksi pencucian uang yang saat ini masih terjadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan Financial Action Task Force (FATF) dalam laporannya menjelaskan bahwa money laundering atau pencucian uang terjadi dalam varian berbeda.

"Money Laundering yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan (counterfeiting medical goods), cybercrime, penipuan investasi (investment fraud), penipuan yang berkedok kegiatan sosial (charity fraud), termasuk penyalahgunaan dalam stimulus ekonomi (abuse of economic stimulus measrues)," kata Airlangga dalam video virtual, Kamis (14/1/2021).

Baca Juga: PPATK: Saat Ini Memasuki Era Digital Money Laundering

Kata dia, penuntasan proses Mutual Evaluation dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF, maupun upaya membangun sistem untuk mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor, perlu menjadi perhatian bersama.

Baca Juga: PPATK Terima 36 Juta Laporan Dugaan Pencucian Uang Selama 2019

"Perlu pula menjadi perhatian kita, concern FATF yang menyangkut beberapa hal Perubahan kebiasaan dalam pola transaksi keuangan masyarakat luas melalui internet (online) akibat pembatasan pergerakan, penutupan kantor-kantor bank & perusahaan," katanya.

Lanjutnya, terkait mitigasi risiko money laundering dan terrorism financing (pendanaan terorisme) yang disebabkan dampak Covid-19, dirinya mengimbau kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yang terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, untuk memperkuat penerapan risk based supervision, sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional yang tertuang dalam FATF’s 40 Recommendations.

"Kami memahami bahwa ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko, telah diatur dalam peraturan masing-masing Kementerian/Lembaga, karena itu tinggal dijalankan dengan konsekuen, serta dilakukan tanpa mengganggu lembaga jasa keuangan yang sah, dan tanpa mengakibatkan aktivitas keuangan masyarakat melenceng ke arah penyedia jasa keuangan yang tidak berizin (illegal providers)," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini