Telan Rp1,2 Triliun, Pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo Segera Dimulai
JAKARTA - Pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera dilakukan dengan nilai Rp1,2 triliun dengan skema Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal tersebut menyusul dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan PT Cinta Airport Flores (CAF).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu bukti keseriusan dari pemerintah untuk mendorong Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata prioritas. Apalagi, saat ini saja Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya sudah banyak diminati wisatawan baik dari lokal mupun internasional.
Baca juga: Presiden Jokowi Harap Semua Bandara Makin Banyak Traffic
Dengan kerjasama ini, rencananya Bandara Komodo akan berubah status menjadi internasional pada Juni tahun ini. Target ini bisa lebih cepat dibandingkan target semula yakni tahun 2021 mendatang.
"Kemenhub akan perpanjangan Bandara sehingga turis Singapura dari Changi harus siap menerbangkan dari Juni," ujarnya dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Baca juga: Underpass Yogyakarta International Airport Diharap Tingkatkan Turis ke Candi Borobudur
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Rianto mengatakan pembangunan ini akan dilakukan oleh konsorsium CAF. Dalam struktur pemegang saham, CAF berisikan PT Cardig Aero Services Tbk (CASS) memiliki porsi 80% dari total saham CAF, kemudian sisanya dipegang oleh Changi Airports Internasional PTE LTD (CAI) dan perusahaan afiliasinya.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan meliputi merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat, udara, dan pendukung. Nantinya konsorsium ini akan mengoperasikan juga Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo dengan masa konsesi 25 tahun.
Baca juga: Menhub Minta Penumpang dan Kru Asal China Diperiksa Secara Khusus
Selain itu, konsorsium juga memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo selama masa kerja sama. Pada saat masa kerja sama berakhir, Badan Usaha wajib Menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara.
