nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BEI Rapat dengan Komisi XI DPR, Bahas Jiwasraya

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 10 Februari 2020 12:55 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 10 320 2166061 bei-rapat-dengan-komisi-xi-dpr-bahas-jiwasraya-weADRefxdB.jpeg Komisi XI DPR RI (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan rapat dengan pendapat (RDP) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Komisi XI DPR RI. Rapat ini untuk mengetahui sejauh mana peran BEI dalam mencegah praktek transaksi yang bermasalah dalam perusahaan asuransi.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Komisi XI DPR RI Amir Uskara tersebut, ditandatangani kehadiran dari 10 anggota dari 5 fraksi. Rapat pun dimulai 10.50 WIB dari jadwal awal pukul 10.00 WIB.

Hadir juga Direktur Utama BEI Inarno Djajadi, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manullang.

"Hasil RDP ini untuk masukan bagi Panja Indstri Jasa Keuangan Komisi XI DPR RI," kata Amir saat memulai rapat di DPR RI, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca Juga:  Tuntut Kepastian hingga Tunggu Persetujuan DPR, Bagaimana Akhir Kasus Jiwasraya?

Dia menjelaskan, permasalahan industri jasa keuangan Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya pada kasus Jiwasraya. Kondisi tekanan likuiditas akibat berinvestasi di saham-saham gorengan, membuat perseroan mengalami gagal bayar.

Para nasabah pun harus mengalami banyak kerugian akibat dananya tak kunjung kembali. Di sisi lain, persoalan ini juga akan mengganggu kepercayaan investor terhadap industri jasa keuangan Indonesia.

"Jadi RDP kali ini, Komisi XI ingin tahu sejauh mana tugas BEI dan KSEI dalam mencegah praktek transaksi yang bermasalah dalam perusahaan asuransi yang berkegiatan di Indonesia, terutama pada Jiwasraya dan Asabri," katanya.

Dalam kesempatan itu, Inarno pun sempat mempertanyakan untuk rapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Menurutnya ada beberapa pembasahan yang membutuhkan untuk dibahas secara tertutup.

Baca Juga: Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dijerat TPPU Terkait Kasus Jiwasraya

"Mohon izin, ini terbuka atau tertutup? Kalau mau terbuka, tapi nanti yang lebih dalam dilakukan secara tertutup," kata Inarno dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menyatakan, untuk rapat dilakukan secara terbuka agar seluruh pihak, termasuk media mengetahui pembahasan terkait pembelian saham oleh perusahaan asuransi Indonesia.

"Saya berharap ini bisa terbuka sampai kapan pun, kalau memang ada yang sensitif ya disampaikan saja, kalau semua dikit-dikit dibilang sensitif dan tertutup, bagaimana kita membangun kepercayaan terhadap pasar modal," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Amir pun memutuskan untuk rapat dilanjutkan secara terbuka. Namun, menurutnya jika ada pembahasan yang sensitif maka dapat dilanjutkan secara tertutup.

"Jadi kita tetap terbuka, kalau ada hal-hal yang sensitif dan bisa mengganggu dalam lingkup yang lebih besar, saya kira dipersilakan untuk tertutup dalam pendalaman. Jadi silakan Pak Dirut (Inarno) memulai paparannya," ujar Amir.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini