Cegah Kebocoran Dana, Pemerintah Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemda

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2020 12:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 13 20 2167793 cegah-kebocoran-dana-pemerintah-dorong-elektronifikasi-transaksi-pemda-07TmQWHaBd.jpeg Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Pemerintah melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda). Tujuannya untuk mencegah kebocoran anggaran di tingkat daerah.

Hal ini dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) antar kementerian. Terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan.

"Perluasan elektronifikasi ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab," ujar Sri Mulyani di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Tak Menyerah Kejar Pajak Netflix hingga Spotify

Dia menyatakan, penyaluran dana dari pusat ke daerah tak bisa hanya sekedar pengiriman, tetapi harus tepat sasaran. Sehingga diharapkan pelayanan publik semakin baik dan manfaatnya bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau menyangkut uang negara, kami tidak ingin hanya sekedar send tapi delivered," katanya.

Sementara Tito Karnavian menambahkan, elektronifikasi transaksi pemda bisa mencegah terjadinya kebocoran pada anggaran di daerah. Lantaran, belanja maupun pendapatan daerah bisa dilacak karena ada jejak penggunaan dan penerimaan dari anggaran pemda.

Baca juga: Virus Korona, Sri Mulyani: Ekspor dan Pariwisata Indonesia Bakal Terdampak

"Supaya ini tepat sasaran artinya tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Jangan sampai kebocoran anggaran terjadi atau jadi seminimal mungkin," katanya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong realisasi program tersebut. Menurutnya, pembayaran gaji (payroll) di seluruh pemda baik pemprov maupun pemkot sudah terelektronifikasi.

Elektronifikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online juga sudah dilakukan di 4 provinsi, 18 kota, dan 56 kabupaten. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perluasan untuk setiap daerah bisa melakukan elektronifikasi.

"Pengalaman kami, elektronifikasi di berbagai provinsi dan kabupaten yang sudah berhasil itu, penerimaan daerah menjadi berlipat-lipat," katanya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini