Fakta Ibu Kota Baru Indonesia Jadi Sejarah Baru, Investor Mulai Melirik
8. 3 Tokoh Dunia Masuk ke Dewan Pengarah Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo melakukan beberapa langkah untuk mewujudkan ibu kota baru. Salah satu yang dilakukan adalah pembentukan dewan pengarah.
Tidak sembarang orang, Presiden mengisi dewan pengarah untuk ibu kota baru tersebut dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Dewan pengarah ibu kota baru tersebut terdiri dari beberapa tokoh, antara lain Pertama, Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Abu Dhabi. Kedua, Masayoshi Son yang merupakan pemilik Softbank. Ketiga adalah Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris.
Presiden juga berharap, tiga tokoh ini bisa menjadi jalan masuk investasi ke ibu kota baru.
"Ya tentu saja itu yang kita harapkan, karena dari kalkulasi yang ada, (Indonesia membutuhkan) 33 miliar dolar. (Anggaran ibu kota) dari APBN hanya kurang lebih 20 persen yang kita siapkan, 80 persen itu kita harapkan bisa dari (Public Private Partnership), bisa dari investor swasta dalam negeri, juga investor dari luar negeri," jelas Presiden.
9. Masyarakat di Kalimantan Timur Dilibatkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melibatkan masyarakat lokal dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Saya sudah sampaikan ke tokoh-tokoh di Kaltim, bahwa mereka akan kita libatkan dalam pembangunan," jelas Presiden Jokowi, dikutip dari wawancara dengan BBC Indonesia.
Dia memaparkan, pemerintah berharap masyarakat asli Kaltim mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan ibu kota. Sekarang ini, Presiden mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat lokal tersebut. Ke depannya, komunikasi ini akan lebih diintensifkan.
10. Disusun Berdasarkan Cluster
Ibu kota baru yang berada di Kalimantan akan memiliki "rasa" yang berbeda dengan Jakarta. Ibu kota baru ini akan dibuat secara cluster.
"Di Kalimantan, ibu kota baru nanti kita buat cluster, ada cluster pemerintah, ada cluster pendidikan, kesehatan, riset dan inovasi. Sehingga ekonomi, bisnis itu masih ada di Jakarta," jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari wawancara dengan BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).
Urusan perizinan, dia menyatakan tidak akan menjadi hal besar. pemerintah akan menginstal sistemnya dulu, baru orangnya. Dengan demikian akan muncul sebuah budaya kerja yang cepat.
"Karena kita pindah ke Kaltim adalah pindah cara kerja, pindah sistem kerja, pindah kultur kerja, sehingga kecepatan itu kita harapkan benar-benar ada," jelas Presiden.
(Feby Novalius)
