Menteri PPN: Indonesia Baru Tahap Awal Menjadi Negara Maju
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memiliki permintaan khusus jika memang Indonesia harus dikeluarkan dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah dengan meminta Amerika Serikat mempertahankan fasilitas ekonomi yang diberikan kepada Indonesia.
Menurut Suharso, saat ini Indonesia masih berada dalam fase awal untuk menjadi negara maju. Artinya, Indonesia masih membutuhkan beberapa fasilitas agar bisa sustain di posisi negara maju.
"Ya enggak lah kalau naik kelas baru saja mentas mestinya tidak bisa ditinggal semerta-merta seperti itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Baca Juga: Indonesia Dikeluarkan dari Negara Berkembang, Ini Kata Mantan Wakil Mendag
Menurut Suharso, Indonesia sudah sejak lama menikmati fasilitas tersebut. Sehingga jika memang fasilitas tersebt ingin diputus maka harus dilakukan secara bertahap.
"Kita sudah menikmati berpuluh tahun lalu. Tapi tentu ada komitmen-komitmen yang sebelumnya masih bisa kita tagih komitmen komitmen itu," jelasnya.
Salah satu yang diminta adalah jaminan fasilitas pinjaman yang diberikan. Mengingat pendanaan yang berasal dari dalam negeri sangat terbatas sedangkan proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sangat banyak.
Baca Juga: AS Coret Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Pengusaha Bicara Dampak ke Ekspor
"Antara lain pembiayaan, karena pembiayaan di dalam negeri terbatas, jadi mau tidak mau kita inginkan, harapan kita, apakah dalam bentuk investasi langsung, dalam bentuk pemberian fasilitas murah jangka panjang, dan kerja sama ekonomi lainnya," jelasnya.
Selain itu Indonesia juga meminta kepastian investasi dari Amerika Serikat. Mengingat Indonesia sangat membutuhkan investasi langsung untuk transfer teknologi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan.
Suharso menambahkan, pemerintah juga meminta keistimewaan pada perjanjian kerjasama perdagangan. Sebab jika tak ada jaminan, perubahan status dari negara berkembang menjadi negara maju akan dihapuskan semua keistimewaannya seperti biaya ekspor
"Kita tetap memerlukan dukungan internasional, terutama investasi langsung, itu sangat kita butuhkan," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
