nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bahas Pajak Netflix Cs di G20, Sri Mulyani: Dipajaki Demi Keadilan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 24 Februari 2020 21:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 24 20 2173543 bahas-pajak-netflix-cs-di-g20-sri-mulyani-dipajaki-demi-keadilan-gX9YqsyZ1W.jpg Menkeu Sri Mulyani (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penarikan pajak dari sektor digital masih menjadi pembahasan dalam pertemuan G20 di Riyadh, Arab Saudi. Negara-negara masih terus berupaya untuk bisa menarik pajak dari sektor tersebut meski tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).

Seperti diketahui, perusahaan digital seperti Netflix, Facebook, Twitter, hingga Google memiliki kegiatan bisnis di Indonesia, namun BUT atau tidak memiliki kantor secara fisik di dalam negeri, yang merupakan syarat dari pemungutan pajak.

 Baca juga: Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah Pajak

"BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga, bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini namun memiliki kegiatan ekonomi dan mendapatkan pendapatan. Nah itu yang dicarikan berbagai upaya," ujarnya ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, dalam pertemuan negara-negara yang tergabung di G20 itu, banyak progres yang dibahas oleh negara-negara anggota mengenai prinsip perpajakan, terutama mengenai perusahaan digital. Menurutnya, ada 3 proposal yang telah dibahas dalam pertemuan G20 mengenai pemajakan sektor digital.

 Baca juga: Sri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga Pajak

Kendati demikian, dirinya enggan menjelaskan secara rinci mengenai proposal yang diajukan para negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu. Dia bilang, dipertemuan G20 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dan diharapkan bisa sudah ada kesepakatan.

Sri Mulyani menekankan, penerapan pajak pada perusahaan digital itu bakal memberikan keadilan bagi seluruh kegiatan usaha yang sudah lebih dahulu dikenakan pajak karena berbentuk BUT.

"Jadi rencananya Juli pada G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan bisa terjadi. Masih ada cukup berbagai pandangan yang berbeda, AS memiliki posisi sendiri. Kita harap sebelum akhir 2020 pada saat leaders meeting kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan transparansi dari pemajakan," ujarnya.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini