Sektor Ini Akan Terbuka untuk Asing, Ini Sederet Fakta Perombakan DNI
JAKARTA - Pemerintah bakal mencoret 14 sektor dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini sebagai cara untuk menarik sebanyak mungkin investasi masuk ke Indonesia.
Nantinya, 14 sektor yang akan dikeluarkan dalam DNI melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Berikut fakta-fakta menarik soal DNI seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (24/2/2020):
1. 14 Sektor Dicoret dari DNI
Pemerintah berencana mengeluarkan 14 sektor dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Di mana saat ini terdapat 20 sektor yang masuk dalam DNI.
"Dulu ada 20 sektor usaha yang tidak dibuka. Sekarang 14 sektor dibuka 6 sektor ditutup. Dan untuk detailnya nanti akan kami sampaikan pada saat perpres ditandatangani pada Maret 2020," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: Pemerintah Coret 14 Sektor dari Daftar Negatif Investasi
2. Aturan Berbentuk Perpres
Presiden Joko Widodo akan merilis daftar 14 sektor tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Aaturan tersebut akan menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau Daftar Negatif Investasi (DNI).
Baca Juga: Lewat Perpres, Daftar Positif Investasi Akan Dirilis Maret 2020
3. Bocoran Sektor Dikeluarkan dari DNI
Kepala BKPM masih enggan mengungkap sektor yang akan dibuka bagi investor asing. Dirinya hanya menyebutkan satu sektor yaitu menara telekomunikasi (tower).
"Akan tetapi kami (pemerintah)? tidak akan membuka sepenuhnya investasi pada sektor itu," kata Bahlil
4. UMKM Aman
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari DNI. Pasalnya sektor UMKM menopang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Saya pikir UMKM masuk garda terdepan. Jadi negara harus hadir untuk memberikan ruang bagi mereka bisa mengeksplor kemampuan," katanya.
5. Investasi Bisa Selamatkan Ekonomi RI
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Pasalnya apabila hanya mengandalkan hasil ekspor dan belanja pemerintah saja tidak cukup menopang ekonomi dalam negeri.
"Ekspor Indonesia itu hanya memberikan kontribusi sebesar 16% terhadap ekonomi Indonesia. Sementara, belanja pemerintah yang lebih dari Rp2.000 triliun itu hanya memberi andil sebesar 15%," ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang dari tingkat konsumsi, yakni sekitar 56-57%. Di mana untuk meningkatkan nilai konsumsi, maka harus ada kepastian pendapatan dari masyarakat.
"Pendapatan bisa terjadi apabila ada lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan bisa ada karena investasi. Mau tidak mau kita harus bangun investasi. Dan tidak ada cara lain investasi harus kita lakukan," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
