Suntikan Modal Rp15 Triliun hingga Berdampak 1%, Ini Fakta Terkini Kasus Jiwasraya

Irene, Jurnalis · Senin 02 Maret 2020 08:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 01 320 2176416 suntikan-modal-rp15-triliun-hingga-berdampak-1-ini-fakta-terkini-kasus-jiwasraya-eUnLH5bRMA.jpg Jiwasraya (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai menemui titik terangnya. Kini beberapa opsi penyelamatan akan segera diputuskan oleh pihak terkait. Salah satu opsi yang menyeruak adalah pemberian modal negara Rp15 triliun.

Sementara, pada bulan ini nasabah pun diperkirakan sudah bisa mendapatkan hak-haknya yang selama ini terombang-ambing tanpa kejelasan. Di sisi lain OJK mengatakan kasus Jiwasraya tidak akan berdampak besar pada industri asuransi di Indonesia.

Okezone pun merangkum fakta terkini kasus Jiwasraya, Jakarta, Senin (2/3/2020):

 

1. Rapat Tertutup Bahas Opsi Penyelamatan

Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR rapat dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo melangsungkan rapat yang bersifat tertutup guna membahas opsi-opsi penyelamataan Jiwasraya yang disodorkan pemerintah kepada Panja Komisi VI. Rapat ini juga menghadirkan jajaran direksi Jiwasraya.

"Ini masih proses umum nanti geger dong. Masih opsi-opsi diumumkan ngapain," ujar Ketua Panja Jiwasraya Komisi VI Aria Bima.

 

2. Wamen BUMN Tanggapi Opsi Pemberian PMN Rp15 Triliun

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini Kementerian BUMN masih berkoordinasi dengan Komisi VI dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, perihal pembayaran klaim dan menyelamatkan Jiwasraya.

"Kita kan kemarin focus group discussion (FGD), masih optional. Jadi kita belum putuskan. Tapi opsi-opsi itu. Kita arahkan memang nanti bagaimana opsi yang terbaik untuk keadilan masyarakat," ujar Kartika.

Kartika mengaku hingga saat ini belum ada opsi bahwa pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp15 triliun untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "(15 triliun) Belum ada," tegasnya.

 

3. Respons Ketua Panja Jiwasraya Terkait Opsi PMN Rp15 Triliun

Ketua Panja Jiwasraya Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan opsi Penyertaan Modal Negara (PMN) akan diputuskan dalam rapat bersama Komisi XI, Komisi III, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan salah satu pimpinan DPR.

"Jadi, untuk opsi-opsi yang dilayangkan pemerintah kepada DPR antara lain PMN, holding, privatisasi. Nantinya keputusan akan diambil pada rapat gabungan. Saat ini ramai isu pemerintah membuka opsi PMN sebesar Rp15 triliun untuk menyelamatkan Jiwasraya dan memenuhi kewajiban pembayaran polis," ujar Aria Bima, Selasa (25/2/2020).

4. PMN Bukan Prioritas

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan PMN atau suntikkan modal itu tak menjadi prioritas dalam upaya penyelamatan Jiwasraya. Dirinya menyebut PMN adalah opsi terakhir, karena masih ada beberapa opsi yang sedang dalam tahap pendalaman.

"Sedangkan untuk penyertaan modal negara (PMN) alias suntikan modal, itu tidak menjadi prioritas dalam penyelamatan jiwasraya. Itu the last resort. Karena masih ada beberapa skenario yang didalami," ujar Arya.

 

5. PMN Bukan Satu-Satunya Solusi Penyelamatan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan meski akan disuntik PMN, dirinya memastikan itu bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jiwasraya. Sebab masih ada opsi lain yang dapat digunakan untuk penyelamatan perusahaan asuransi berplat merah tersebut.

"Enggak dong itu opsinya kita melakukan business to business solusi tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN. Jadi bukan dibalik loh bukan PMN. Tapi masih diskusi," ujarnya.

 

6. Percepatan Pembayaran Dana Nasabah Tergantung Restrukturisasi

Menteri Erick Thohir juga berjanji akan mempercepat pembayaran dana nasabah Jiwasraya. Adapun pembayaran ini tergantung pada proses restrukturisasi pada Jiwasraya.

"Belum bisa, tergantung mau dipercepat atau dimundurkan sesuai dengan restrukturisasi kan kalau pembayaran 4 tahun berbeda dengan 8 tahun," kata Erick.

7. Kasus Jiwasraya Hanya Berdampak 1% pada Industri Asuransi

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak berpengaruh besar pada industri asuransi. Pasalnya, kontribusi dari perusahaan asuransi berplat merah tersebut kepada industri asuransi secara keseluruhan hanya 1% saja.

"Kalau dilihat porsi Jiwasraya dibanding total industri asuransi masih kecil, hanya satu persen dampak Jiwasraya dari total, masih kecil sekali," ujarnya.

8. Menteri Keuangan Tanggapi Suntikan Modal ke Jiwasraya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah diskusi di Jakarta menjelaskan negara mempunyai uang untuk dapat menutupi kasus Jiwasraya, namun pemerintah tetap selektif dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lebih terprioritas.

"Menteri Keuangan enggak pernah bilang enggak ada duit. Uang itu selektif untuk apa saja," ujarnya.

Sri Mulyani juga menyebut pihaknya telah mendapatkan masukan untuk beberapa opsi penyelesaian kasus Jiwasraya. Misalnya opsi holding, privatisasi hingga Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Kita akan nanti melihat proposal yang sifatnya mungkin sifatnya sudah final pada saat saya melihat itu termasuk berbagai kemungkinan," ucapnya.

9. Keputusan Penyelamatan Jiwasraya Akan Tercantum dalam UU APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan jikalau opsi penyehatan Jiwasraya telah diputuskan, maka hal tersebut akan tercatat dalam UU APBN. Sehingga masyarakat dapat mengawasi UU APBN 2020 secara langsung.

"Kalian akan lihat di UU APBN 2020, kan kita nggak ada masuk pos saat ini dan kalau masuk ke 2021 maka akan kita sampaikan dan akan dibahas dengan dewan sehingga nanti kita dapatkan gambaran yang komplit mengenai what and wrong dan apa yang akan dilakukan tahap-tahap perbaikannya oleh pemerintah," jelasnya.

10. Pemenuhan Kewajiban Nasabah Jiwasraya Akan Terlaksana pada Bulan Maret

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar kasus Jiwasraya dapat segera terselesaikan. Bahkan, dirinya menyatakan pada bulan Maret diharapkan sudah bisa melunasi kewajiban pada nasabah.

"Untuk memastikan Jiwasraya melunasi kewajiban kepada nasabah, Insya Allah Maret kita ini sudah bisa mulai memberikan sesuatu ke masyarakat yaitu nasabah tapi dengan restrukturisasi yang disetujui semua pihak supaya payung hukumnya jelas," ujarnya.

Dalam kesempatannya, Erick Thohir juga mengatakan agar kasus Jiwasraya tidak dibawa ke ranah politik. Justru penyelesaian kasus Jiwasraya secara bertahap ini dikatakannya menjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyatnya.

"Proses hukum sudah jalan jadi tidak perlu dipolitisasi. Justru ini memastikan negara hadir kepada rakyatnya. Alhamdulillah dukungannya solid tinggal bagaimana prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai landasan hukumnya," kata Erick.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini