Share

Omnibus Law Cipta Kerja Ditentang Buruh, Pengusaha Ajak Berdialog

Selasa 03 Maret 2020 19:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 03 20 2177659 omnibus-law-cipta-kerja-ditentang-buruh-pengusaha-ajak-berdialog-uy1fpUAEWX.jpeg Omnibus Law (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah membantah jika Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan mengancam jaminan pekerjaan, kepastian pendapatan dan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tujuan utama RUU Cipta Kerja fokus untuk menciptakan lapangan kerja kepada pengangguran yang mencapai tujuh juta orang.

Senada, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah jika RUU Cipta Kerja menghilangkan upah minimun dan pesangon bagi pekerja. Ida menambahkan RUU Cipta Kerja bukan draf final, artinya masih terbuka ruang untuk pembahasan dan dilakukan perubahan.

Baca Juga: Kabakamla Temui Mahfud MD Bahas Omnibus Law Kelautan

"Namanya saja draf RUU Cipta Kerja. Ruang masih terbuka. Kan biasa setelah ada draf, diakses masyarakat, DPR, dan dibahas bersama di DPR. Ruang dialog yang kami buka kami manfaatkan sebanyak mungkin," kata Ida dilansir dari BBCIndonesia, Selasa (3/3/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha kini menunggu sosialisasi dari pemerintah mengenai isi dan tafsir dari RUU Cipta Kerja. Ia pun meminta agar semua pihak berkepentingan, terutama pekerja untuk menyampaikan keluhannya dalam ruang formal dan media dialog.

"Akan lebih elok kalau kita berkomunikasi dengan institusi resmi, sekarang draf sudah di DPR, ayo kita berdialog dibandingkan demo dan unjuk rasa." kata Sarman.

Baca Juga: Omnibus Law Dibutuhkan karena Ada 43.511 Peraturan Saling Tumpang Tindih

Ia berharap RUU Cipta Kerja bukan hanya berfokus pada kepastian dan jaminan pada para pekerja, tapi juga kepastian bagi pengusaha dan investor. "Kami dari pengusaha siap menunggu saja. Kami berharap RUU ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, bagi investor," kata Sarman.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sekitar 130 juta orang. Dengan jumlah pekerja informal sekitar 74 juta, dan pekerja formal berjumlah 55 juta orang. Rata-rata upah pekerja berpendidikan universitas adalah Rp4,34 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp1,73 juta.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini