Kemendag: Pemerintah Tak Bisa Atur Harga Masker

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 03 Maret 2020 20:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 03 320 2177691 kemendag-pemerintah-tak-bisa-atur-harga-masker-p1jXFkF46Z.jpg Waspada Virus Korona. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku tidak bisa membatasi harga masker yang dijual di pasaran. Meskipun saat ini harga masker setiap boxnya sudah ada yang menyentuh jutaan rupiah.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aksi panic buying. Sebab, aksi ini bisa dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikkan harganya dengan suka-suka.

“Kami tidak bisa batasi, kami belum berikan pembatasan. Tapi imbauan seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri (Perdagangan)," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca Juga: Masker hingga Sembako Mahal, Jakarta dan Surabaya Dalam Pantauan Satgas Pangan

Meskipun begitu lanjut upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah bagaimana ketersediaan stok masker tetap bisa terpenuhi. Karena jika stok melimpah, harga akan turun dengan sendirinya.

Oleh karena itu lanjut Suhanto, pihaknya sudah berkoordinasi dengan produsen masker untuk segera mendistribusikan maskernya untuk kebutuhan dalam negeri. Meskipun pemerintah juga tidak melarang produsen untuk mengekspor masker ke luar.

Baca Juga: Masker Langka, KPPU Belum Temukan Pelanggaran Persaingan Usaha

“Kami sudah koordinasi dengan produsen dengan ini bahkan kami undang mereka untuk pastikan pasokan dalam negeri terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu lanjut Suhanto, untuk mengantisipasi kenaikan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag. Koordinasi ini untuk memantau bagaimana kondisi harga dan stok yang ada di lapangan

"Kami tetap akan imbau, kami kerjasama dengan Satgas untuk cek kondisi di lapangan dan kami juga dengan tim kami Ditjen PKTN melakukan pengawasan di lapangan terhadap stok dan ketersediaan," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini