Ini Cara Presiden Jokowi Selesaikan Permasalahan Pertanahan di Sumut

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 11 Maret 2020 17:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 11 470 2181747 ini-cara-presiden-jokowi-selesaikan-permasalahan-pertanahan-di-sumut-GDVrjxb7Wq.jpg Presiden Jokowi (Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat menyelesaian Permasalahan Pertanahan Sumatra Utara (Sumut). Adapun masalahnya ada di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II serta sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo.

Untuk HGU PTPN II, Dirinya ingin mempercepat penyelesaian baik yang telah memperoleh izin pembukuan maupun yang belum. Sejalan dengan itu, Presiden minta Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II untuk menghindari spekulasi tanah.

 Baca juga: Ada 2 Permasalahan Pertanahan di Sumut yang Ingin Presiden Jokowi Selesaikan

”Sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat, berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah provinsi Sumatra Utara. Jadi tolong betul-betul ada inventarisasi, ada verifikasi ulang,” tutur Jokowi mengutip Setkab, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo eks bandar udara Polonia Medan, Presiden menerima laporan ada 591 hektar tanah eks Bandara Polonia, terdapat 302 hektar yang telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU, sedangkan tanah seluas 260 hektar belum memiliki sertifikat.

 Baca juga: Redam Permasalahan Pertanahan, Presiden Jokowi Minta Tertibkan Administrasi Tata Kelola

”Di atas tanah seluas 260 hektare yang belum bersertifikat terdapat 5.036 KK atau 27.000 warga, termasuk keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektar yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung,” ujar Jokowi.

Presiden meminta untuk dicarikan penyelesaian yang adil sehingga semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karena bukan saja menyangkut aset-aset TNI AU tapi juga menyangkut 27.000 warga yang saat ini menempati 260.000 hektare eks lahan Bandara Polonia.

Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna M Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi serta para eselon satu di lembaga kepresidenan.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini