Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Transparan soal Gaji, Begini Kata Dirut
KOTA MALANG - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fahmi Idris angkat bicara mengenai permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang meminta BPJS Kesehatan transparan perihal keuangan.
Menurut Fahmi Idris, pihaknya mengaku telah melakukan transparan dengan terus dilakukan audit dan pengawasan oleh tujuh lembaga termasuk di antaranya DPR RI, BPK, dan KPK.
"Ya kita itu sebagai lembaga, satu ada tujuh institusi yang mengawasi pertama tentu DPR, kemudian BPK sedang turun melakukan audit. Tiga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sedang turun juga penugasan tertentu," ujar Fahmi Idris di Kota Malang pada Rabu (11/3/2020).
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Sri Mulyani: Keputusan Itu Akan Ubah Kebijakan
Selain lembaga tersebut, Fahmi mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga rutin melakukan audit keuangan di BPJS Kesehatan. Belum lagi disebut Fahmi, masih ada Dewan Pengawas dan Dewan Jaminan Nasional yang juga turut mengawasi BPJS Kesehatan.
"Tidak kurang ada KPK yang selalu hadir di BPJS dalam bentuk pencegahan, penelitian, dan pengembangan. Jadi itu semua menggambarkan seluruh data yang kemudian diharapkan oleh masyarakat dengan sendirinya terpublikasi melalui proses pengawasan itu," jelasnya.
